Suarabanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Bojonegoro – Pasar Rakyat Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mangkrak hampir setahun. Sejak selesai dibangun akhir tahun 2021 lalu, pasar tersebut belum difungsikan.
Pantauan suarabanyuurip.com, pintu gerbang Pasar Rakyat Kedewan terkunci rapat. Lantai pasar tampak kotor, tidak dibersihkan.
Sekilas, Pasar Rakyat Kedewan terlihat megah. Bangunan depan pasar terdapat gambar pompa angguk. Melambangkan wilayah tersebut merupakan daerah penambangan sumur minyak tradisional.
Sementara di bawah gambar bertuliskan, Pasar Rakyat Kedewan dibangun atas kerja sama Kementerian Perdagangan RI dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui dana tugas pembantuan (TP) tahun 2021.
Berdasarkan data di laman pengadaan secara elektronik atau LPSE Kabupaten Bojonegoro, pembangunan Pasar Rakyat Kedewan menelan anggaran Rp5 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun 2021.
Pemenang tender pekerjaan Pasar Rakyat Kedewan adalah CV Karya Agung Perkasa beralamat DukuhPerum Puri Maharani B2 No 40 RT 017, RW 005, Masangan Wetan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Informasi dihimpun di lapangan, pedagang sekitar Pasar Rakyat Kedewan sudah sejak lama ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, sampai hari ini pasar tersebut belum difungsikan. Sehingga pedagang terpaksa memanfaatkan lahan tersisa dari pembangunan pasar untuk berjualan.
“Pedagang banyak yang mengeluh karena kebanjiran,” ujar warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya.
Kepala Desa Kedewan Sumiati saat dikonfirmasi tidak banyak memberikan informasi terkait pasar yang berdiri di desanya. Kades perempuan itu hanya menyampaikan, jika keinginan warga untuk menempati pasar itu telah disampaikan melakui pihak Kecamatan Kedewan.
“Pihak Perdagangan sudah konfirmasi ke desa sebanyak empat kali,” kata Sumiati tanpa mau menjelaskan hasil konfirmasi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Sukaemi menjelaskan, belum difungsikannya Pasar Rakyat Kedewan karena masih ada proses bertahap yang harus diselesaikan. Yakni mulai serah terima, penyerahan hibah dan penghapusan asset dari Kementerian Perdagangan RI ke kabupaten Bojonegoro.
“Selanjutnya, diappraisal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Baru kemudian diresmikan dan ditempati pedagang,” ungkapnya.(ams)
