SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Fauzan Fuadi, menyebut capaian kinerja para perawat kesehatan ditengah pandemi merupakan terapan wawasan kebangsaan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi wawasan kebangsaan di salah satu cafe dan resto di Bojonegoro, Sabtu (11/12/2021).
Kegiatan wawasan kebangsaan yang diinisiasi DPRD Provinsi Jatim tersebut digelar dengan mengundang 197 tenaga perawat kesehatan. Dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama 100 peserta, dan 97 peserta ditahap kedua pada Februari atau Maret 2022 mendatang.
“Bekerja sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan ditengah pandemi Covid-19, sudah merupakan cerminan penerapan lebih dari nilai-nilai wawasan kebangsaan,” kata Anggota DPRD Jatim asal Daerah Pemilihan (Dapil) XII, Fauzan Fuadi, kepada SuaraBanyuurip.com di sela-sela acara.
Fauzan menyayangkan, totalitas para tenaga kesehatan dalam berperang melawan Covid-19, khususnya di Bojonegoro, tidak diimbangi dengan reward yang sesuai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Bahkan, hak mereka pun tidak didapatkan tepat pada waktunya.
“Jangankan reward ya, hak mereka berupa honor beberapa kali mengalami keterlambatan dari Pemprov Jatim. Meskipun akhirnya terealisasi, tetapi keterlambatan di tengah situasi sulit tentu orang kan betul-betul menjerit. Padahal mereka dituntut pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.
Ditambahkan, perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) dibentuk berdasarkan Pergub 4/2010 tentang pembentukan Ponkesdes diperkuat Perda Jatim/2014 tentang tenaga kesehatan. Yang intinya ada kewajiban provinsi, selain kewajiban kabupaten untuk membayar honor tenaga kesehatan.
“Saya mendorong kepada Pemprov agar jangan terlambat lagi membayarkan honor tenaga kesehatan,” tegasnya.
Selain reward, kata Fauzan, diharapkan apresiasi yang seharusnya ada berupa peningkatan status yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Seperti dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 yang belum tersedia kuota dari formasi tenaga kesehatan. Pihaknya mendorong agar dalam rekrutmen PPPK berikutnya disediakan kuota formasi tenaga kesehatan di Bojonegoro.
“Nanti kita akan perjuangkan melalui tingkatan-tingkatan saya di PKB sebagai DPRD yang kami miliki, agar usulan kuota untuk formasi tenaga kesehatan dari pemerintah kabupaten ke pusat bisa kita kawal,” tandasnya.
“Mudah-mudahan tahun 2022 sudah ada kuota PPPK untuk formasi tenaga kesehatan. Karena mereka ini sebagai anak bangsa yang telah praktek nilai-nilai kebangsaan di masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Kabupaten Bojonegoro, Sukir, menyambut baik kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan yang digelar DPRD Provinsi Jatim. Karena acara ini dinilai mampu merefresh para perawat semakin mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi.
“Sehingga bisa semakin baik memberikan pelayanan kesehatan,” tutupnya.(fin)