SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Musrenbang ini untuk menyusun kelembagaan dan usulan program penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi maupun berdiri di Blora diundang dalam forum Musrenbang CSR. Berdasarkan data Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), ada 75 perusahaan yang diundang.
“Dari undangan yang kita sebar, semuanya hadir untuk mengikuti acara ini. Ini menandakan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Blora, baik plat merah maupun swasta berkomitmen untuk Sesarengan mBangun Blora,†ujar Kepala Bappeda, A Mahbub Djunaidi, Rabu (23/2022)
Musrenbang CSR dibuka oleh Bupati Blora Arief Rohman. Ia menyampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang hadir, dan menjelaskan alasan diselenggarakannya Musrenbang CSR ini.
“Kami sadar, tugas pembangunan di Kabupaten Blora ini sangatlah banyak dan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pemkab. Oleh sebab itu kami ajak teman-teman perusahaan yang ada di Blora untuk Sesarengan mBangun Blora, bergandengan tangan membantu masyarakat,†ujar bupati.
Sesuai regulasi yang berlaku, menurut Bupati Arief setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga hal ini diharapkan bisa didata dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada.
“Agar program yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka penyaluran CSR bisa mendukung upaya percepatan pembangunan atau pengentasan kemiskinan daerah,” tegasnya.
Selama ini, lanjut Bupati Arief, penyaluran CSR masih dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan, terkadang sasaran yang dituju tumpang tindih dengan sasaran program pembangunan dari pemerintah.
“Kedepan kita ingin lebih tertata, indikatornya jelas, dan sasarannya tepat. Jika semula forum CSR diketuai Sekda, maka nanti akan kita ubah. Ketuanya kita serahkan kepada forum perusahaan yang ada. Sedangkan unsur pemerintah daerah hanya sebagai penyaji data dan pencatat atau sekretariatnya. Dalam hal ini Bappeda,†tambah bupati.
Dari forum ini, Bupati Arief berharap CSR bisa disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, bantuan disabilitas, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembinaan UMKM dan lainnya.(ams)