Jika Tak Disertai Anggaran, PAPDESI Serukan Kades Tak Lakukan Survei Data Kemiskinan

24864

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyerukan kepada para kepala desa (Kades) agar tidak melakukan survei data kemiskinan jika tidak disertai anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Ketua PAPDESI Kabupaten Bojonegoro, Samudi mengaku, keberatan atas permintaan bantuan dana untuk program kegiatan survei data kemiskinan yang dibebankan oleh Pemkab Bojonegoro kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Sesuai informasi resmi yang ia terima secara per surat, Pemkab Bojonegoro menyebutkan sumber pendanaan pada Pemdes bisa diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan atau Dana Desa (DD).

“Kami keberatan, kami sudah dibebani minimal 40 persen DD untuk BLTDD, 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk PPKM. Sangat berat bila masih harus di bebani membayar biaya sensus RT dan RW,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (05/04/2022).

Dijelaskan program kegiatan survei merupakan program Pemkab malah desa yang harus membiayai. Prinsipnya bukan nominal yang dikeluarkan. Tetapi ketidaksesuaian.

“Yang punya gawe siapa, yang seharusnya membiayai siapa. ADD sebesar 12.5 persen saja belum dipenuhi oleh Pemkab. Mengapa kami malah diperlakukan seperti sapi perahan,” ucapnya.

Baca Juga :   Warga Dihimbau Sadar Tertiib Administrasi

Pria yang juga menjabat sebagai Kades Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem ini juga merasa heran. Karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro sedemikian tinggi. Tetapi kegiatan survei masih dibebankan ke Pemdes.

“Oleh karena itu, kami serukan kepada para Kades untuk tidak melalukan survei kalau tidak disertai anggaran dari Pemkab Bojonegoro,” tegasnya.

Dikonfirmasi Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah membenarkan adanya surat edaran dari Sekretariat Daerah Nomor : 414.2/582/412.211/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Pemutakhiran Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah.

“Betul, kemarin ada surat edaran terkait pembiayaan survei data kemiskinan,” ucapnya.

Dijelaskan, surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 050/937/412.302/2022 tanggal 22 Maret 2022. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem akan dilaksanakan kegiatan survei data kemsikinan tahun 2022.

“Bahwa survei dimaksud dilaksanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan,” jelasnya.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Baca Juga :   RSUD Lama Akan Digunakan Rumah Sakit Jiwa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *