SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Pemerintah akan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (Migor) yang diberikan di muka untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni, senilai Rp300.000. Komisi IV DPR RI menilai masyarakat dapat bantuan, tapi uangnya tidak dapat dibelikan migor, karena sekarang ini barangnya langka.
Pemberian BLT migor ini disampaikan Presiden Joko Widodo. Bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng, sebagai dampak lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional.
“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima yang berjualan makanan gorengan,†jelas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers terkait BLT Minyak Goreng dilansir dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkue).
Presiden meminta kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar.
Sementara itu, Komisi IV DPR RI menilai pemberian BLT Minyak Goreng hanyalah kebijakan instan. Kebijakan tersebut tidak mengarah atau membuka masalah yang sebenarnya.
“Saya hargai itu adalah salah satu tindakan atau salah satu gerakan cepat untuk membantu masyarakat. Tetapi sejauh mana itu nanti bisa bantu mengurai akar masalahnya?†tanya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini pada pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Menurut politisi PKB ini kondisi tersebut seperti memperlihatkan ketidakberdayaan negara. Sebab Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar, namun permasalahan minyak goreng ini seperti tidak ada ujungnya.
“Kita penghasil (minyak mentah) terbesar, kita yang mengatur regulasi, yang menentukan kita. Kita enggak percaya oleh siapa coba? Coba saya tanya kita enggak berdayanya oleh siapa sekarang?†tegas Anggia dilansir dari laman DPR-RI.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV Hermanto juga ikut menanggapi kebijakan BLT minyak goreng ini.
“Ada subsidi dalam bentuk uang, uang itu tidak bisa dijadikan minyak goreng. Karena masalahnya juga uangnya sekarang ini ada tapi barangnya tidak ada,†kritik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.(suko)
Hermanto menilai jika dicermati, permasalahan minyak goreng adalah ada pada sistem distribusinya.
“Minyak goreng ini sejauh yang kita cermati nih, permasalahannya adalah didistribusi. Di segala sistem distribusi yang kita cermati itu, yang bermain itu adalah para mafia. Oleh karena itu kita minta koordinasi antara kementerian dengan satgas untuk menindak para pelakunya,†ujarnya.(suko)