SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Politisi PDI-P itu meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan tersebut. Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.
“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,†kata Puan dalam keterangan persnya. Â
Oleh karena itu, Puan mengingatkan kepada pemerintah lebih cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi. Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat.
“Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,†tegas Cucu Bung Karno ini.
DPR RI, kata Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.
“Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus berhati-hati,†kata Puan.
Di sisi lain, kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang sudah dianggarkan.
“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,†kata Puan.
Menurut Puan, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
“Karena kenaikan harga BBM, gas LPG, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,†tutup Puan.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan kenaikan harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) menyebabkan harga keekonomian energi meningkat sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN. Setiap kenaikan US$1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun.
“Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 sebesar Rp77,5 triliun. Subsidi tersebut pada saat ICP sebesar US$63 per barel,” ujar Agung dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Agung melanjutkan kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik.Â
“Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar,” pungkasnya.(suko)