SuaraBanyuurip.com -Â Joko Kuncoro
Bojonegoro – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang besar dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sorotan. Kalangan DPRD menilai, silpa besar diantaranya disebabkan perencanaan yang kurang efektif. Sementara, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menilai hal itu terjadi karena adanya tranfer di ujung tahun. Â
Silpa APBD kabupaten penghasil migas-sebutan lain Bojonegoro – dalam tiga tahun terakhir sangat fantastis. Silpa tahun 2021 mencapai Rp2,8 triliun, atau meningkat dibanding 2020 sebesar Rp2 triliun. Sementara pada 2019 menembus Rp2,3 triliun.Â
Juru Bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Ahmad Supriyanto mengatakan, dari sisi pembiayaan secara objektif memang banyak penyebab yang membuat besaran silpa di Bojonegoro masih tinggi.
“Kami menilai bahwa besarnya silpa tahun 2021 justru mengambarkan betapa tidak efektifnya perencanaan,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus dipertimbangkan kembali. Hal ini agar tidak terjadi akumulasi besarnya silpa karena tidak efektifnya realisasi.
Meski demikian, Golkar tetap mengapresiasi kinerja Pemkab Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD tahun 2021. Beberapa capaian sisi pendapatan di atas jangan membuat pemangku kebijakan dan pengelola anggaran merasa puas karena masih banyak tantangan dan permasalahan-permasalahan kedepan yang harus segera diselesaikan khususnya pada tahun 2021.
“Tentu kita tidak boleh tinggal diam pemkab bersama-sama dengan DPRD Bojonegoro harus dapat memberikan solusi di tengah pemulihan ekonomi paska pandemi ini,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD terkait LPJ APBD 2021 menjelaskan, salah satu penyebab besaran silpa karena adanya tranfer di ujung tahun.
“Terkait besaran silpa 2021 kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan anggaran yang efektif dan efisien,” kata Bupati Bojonegoro, Jumat (27/5/2022).
Dia mengatakan, besaran silpa karena adanya efisiensi belanja serta kurang bayar di ujung tahun 2021. Jadi, adanya dana transfer yang masuk ke rekening pemkab sekitar Rp 900 miliar yang menjadi penyebab silpa tinggi.
“Ditransfer ke rekening pemkab itu tanggal 30 Desember 2021 lalu. Sehingga, kenapa silpa tinggi karena ada dana masuk dari Kementerian Keuangan jadi menambah top up yang namanya silpa,” katanya.(jk)