Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sejumlah Petinggi Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan sikap sepakat bakal melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis. Pernyataan itu mengemuka usai mereka mengadakan pertemuan di salah satu resto setempat, Minggu (05/03/2023).
Hadir dalam pertemuan para politikus antara lain, Ketua PPP Sunaryo Abumain, Ketua Partai Demokrat, Sukur Priyanto, Ketua PAN Lasuri, Ketua Partai Nasdem, Suhadi Mulyono, Ketua Partai Hanura, Jumariyanto, Ketua Perindo, Supa’at, Perwakilan Partai Golkar, Wahyuni Susilowati (Susi), Ketua PKPI Samsul Huda, dan Sekretaris Partai Gerindra, Suprapto.
Ketua Partai Demokrat, Sukur Priyanto menyatakan, bahwa pertemuan itu dihelat selain menjalin silaturahmi, juga bertemu karena ada kesepahaman bagi mereka semua. Yaitu untuk menyikapi isu yang beredar di lapangan berkaitan dengan surat dukungan sebagai bagian dari intimidasi yang dilakukan oleh salah satu parpol, yang melibatkan ASN, perangkat desa, maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Bojonegoro.
Oleh sebab itu, partai yang diklaim memiliki total 30 kursi di DPRD Bojonegoro itu sepakat mengemukakan pernyataan sikap. Karena mereka menganggap proses intimidasi yang dilakukan kepada para pihak sangat menciderai proses demokrasi dan sangat merugikan parpol.
“Maka kami sepakat akan melaporkan kejadian ini kepada Bawaslu, dan untuk ASN yang terlibat di dalamnya kami juga akan laporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai warning bahwa ASN yang memanfaatkan fasilitas negara kan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis tentunya,” ujarnya.
Mbah Naryo mengaku kantongi banyak bukti.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari
Selain itu, pihaknya juga akan meminta kepada Inspektorat agar mengawasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Bahwa dari kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan ditengarai isinya rata-rata agar para ASN menandatangani pernyataan dukungan terhadap pemenangan parpol.
“Mereka rata rata ngomong semua, habis kegiatan dikumpulkan seperti itu. Mereka diintimidasi, dipaksa, disuruh dan sebagainya. Jujur saja kami punya data data yang mendukung ke arah situ. Kami seluruh ketua partai ini berharap agar proses demokrasi di Bojonegoro berjalan dengan baik. Dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menentukan pilihan terbaik. Baik untuk memilih parpol maupun pemimpinnya,” lanjut Sukur.
Sementara itu, Ketua PPP Bojonegoro, H. Sunaryo Abumain menambahkan, adanya indikasi keterlibatan oknum perangkat desa sangat kuat dalam kontestasi politik. Yaitu ketika ada undangan dari PPDI Bojonegoro, akan tetapi kegiatan di salah satu rumah makan pada bulan Februari 2023 lalu malah ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
“Sampai saat ini saya sudah mengantongi bukti-bukti lengkap. Termasuk para oknum ASN saya menduga juga banyak. Karena ruh demokrasi adalah partai, maka kami yang akan laporkan, siapapun dia (ASN) yang bertanda tangan. Sebab, tahapan pemilu saat ini sudah berjalan. Maka ada yang dilanggar. Jadi harus bisa bedakan mana tahapan mana jadwal pemilu,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua PAN Bojonegoro, Lasuri menyatakan keinginannya, bahwa proses demokrasi dalam pemilu yang akan datang pada 2024 berlangsung gembira. Langsung, bebas, dan rahasia. Artinya, kebebasan semua warga untuk menentukan pilihannya dapat dilaksanakan secara gembira dan tidak ada hal – hal yang mengikat.
“Apalagi misalnya ASN, ada Undang-Undang yang mengatur tentang itu. Saya kira itu yang mengilhami kami bertemu sore hari ini,” terang politikus ramah ini.(fin)
