Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Bojonegoro, Nurul Azizah menegaskan tidak akan mengentikan atau menghapus program pemerintah kabupaten (pemkab) yang sudah berjalan dengan baik. Program-program tersebut tetap akan diteruskan dan malah akan ditingkatkan baik besaran insentifnya maupun jumlah penerimanya. Termasuk pemberian insentif bidang keagamaan.
“Jadi program kegiatan yang saat ini sudah baik dan berjalan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tidak akan dihentikan, bahkan akan kami tingkatkan,” tegas Nurul Azizah dikutip Suarabanyuurip.com, Jumat (13/09/2024).
Pernyataan perempuan santun nan ramah ini membantah isu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menuding pasangan Bupati dan Wakil Bupati Setyo Wahono-Nurul Azizah kedepan bakal menghapus insentif bidang keagamaan.
“Mboten (tidak), Mas Wahono juga tegaskan tidak akan menghapus insentif-insentif marbot, takmir, modin perempuan, dan lainnya. Bahkan insentifnya akan kami tingkatkan dan jumlah penerimanya kita tambah. Dan, yang dibutuhkan tetapi belum ada akan diadakan programnya,” ujar Nurul Azizah.
Begitupun di bidang pendidikan seperti beasiswa untuk calon sarjana tidak akan dihentikan. Jumlah penerimanya justru akan ditambah agar lebih merata. Demikian pula bantuan tunai untuk pelajar SMA/SMK asli Bojonegoro yang pernah dihapus oleh rezim terdahulu akan diadakan kembali. Sebaliknya program terkait pendidikan yang belum pernah ada juga akan diprogramkan.
“Termasuk juga bidang sosial, dan bidang-bidang lainnya, apa yang belum ada? Kami akan adakan,” tegas mantan camat teladan se Jatim ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Bojonegoro, Sahlan menuturkan, bahwa pihaknya memberikan insentif bagi pekerja sosial keagamaan per bulan untuk takmir masjid sebanyak 1.250 orang yang telah direalisasikan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024.
Kemudian, insentif untuk marbot masjid diberikan kepada 3.618 orang yang juga sudah terealisasi hingga bulan ke lima sejak bulan pertama tahun 2024 ini. Lalu terealisasi sampai bulan Mei pula, insentif untuk para guru keagamaan sebanyak 4.448 orang.
Serta untuk modin perempuan atau perawat jenazah sebanyak 989 orang, juga sudah terealisasi hingga bulan keempat atau bulan April. Sedangkan untuk jamaah tahlil sebanyak 4.500 kelompok baru proses realisasi.
Dijelaskan, bahwa seluruh sasaran atau penerima manfaat menerima insentif sebesar Rp150.000 tiap orang. Kecuali untuk jamaah tahlil, karena untuk jamaah tahlil insentif diberikan Rp150 ribu pada tiap kelompok, bukan per anggota kelompok. Kelompok jamaah tahlil itu pun harus memenuhi ketentuan jumlah minimal jamaah sebanyak 40 orang.
“Insentif ini targetnya tuntas sampai akhir 2024, pagunya kurang lebih ada Rp27 miliar,” jelas Sahlan.
Selain insentif, pria asli dari Kecamatan Sugihwaras ini pun telah merealisasikan santunan duka kepada 6.926 penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp3 juta kepada setiap penerimanya.
“Seluruh penerima manfaat harus melalui verifikasi, administrasinya pun harus valid dan lengkap, nah kadang kendala ditemukan saat verifikasi di lapangan itu administrasinya belum lengkap, ini akan mempengaruhi waktu pencairannya,” bebernya.
Samsi, Marbot Masjid Baitussholihin RT 10 RW 03 Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander; mengaku bersyukur bantuan tersebut tetap akan dilanjutkan dan besaran insentifnya ditambah pada tahun mendatang.
“Alhamdulillah bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata pensiunan Satpam ini.
Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro rezim Anna Mu’awanah telah menghapus bantuan pendidikan bagi pelajar SLTA sederajat sebesar Rp 2,1 juta untuk tiap siswa mulai 2019 lalu. Bantuan pendidikan bagi pelajar SLTA negeri/swasta sederajat asal Bojonegoro pernah diberikan Pemkab Bojonegoro mulai 2015.
Adapun besaran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan bagi siswa SLTA sederajat berbeda -beda. Untuk siswa kelas X dan Kelas XI yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat sebesar Rp2,1 juta.
Kemudian untuk siswa kelas XII yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin/ Program Keluarga Harapan (PKH) menerima sejumlah, Rp1.05 juta setiap siswa. Selanjutnya, Rp2 juta untuk setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya non miskin/ mampu. Rp1 juta setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya non miskin/ mampu.
Berikutnya, Rp1 juta setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II. Sejumlah Rp500 ribu untuk setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II.
Kemudian Rp500 ribu setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya PNS Golongan III dan IV dan Rp250 ribuuntuk setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya PNS Golongan III dan IV.(fin)
