Polemik Tambang Kapur, FNKSDA : Pemdes Sumuragung Harus Tangung Jawab

Polemik tambang batu kapur.
Warga Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ditahan karena dituduh menghambat kegiatan tambang batu kapur milik PT Wira Bumi Sejati.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menilai Pemerintah desa (Pemdes) Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, harus bertanggung jawab atas pelaporan tiga warganya ke Polda Jatim. Hal tersebut, menanggapi polemik tambang melibatkan warga Desa Sumuragung dan PT Wira Bumi Sejati (WBS).

Pegiat FNKSDA Bojonegoro Ruri Fahrudin Hasyim mengatakan, seharusnya Pemdes Sumuragung dari awal melakukan transparansi soal perizinan PT WBS. Sehingga polemik tambang ini tak berbuntut panjang dan warga Sumuragung tidak akan berbuat demikian.

“Dan Pemdes Sumuragung harus bertanggung jawab karena PT WBS telah melaporkan tiga warganya yang dituduh mengganggu aktivitas tambang,” katanya, Jumat (25/8/2023).

Selain itu, PT WBS juga harus bisa membuktikan jika perizinan tambang kapur itu sudah diperpanjang. Dia mengatakan, status pertambangan ini juga harus diperjelas apakah izinnya baru eksplorasi atau sudah eksploitasi.

“Justru seharusnya masyarakat terdampak sudah diberitahu dan dilibatkan sebelumnya soal tambang ini,” kata Ruri sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, sebagaimana Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 26 disebutkan, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi. Yakni yang transparan, lengkap, dan diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Baca Juga :   Elnusa Salurkan Hewan Kurban Hingga ke Bojonegoro dan Cepu

“Jadi di sini sudah jelas Pemdes Sumuragung harus bertanggung jawab soal ini,” katanya.

Untuk itu, lanjut Ruri, negara harus hadir soal polemik tambang melibatkan warga Sumuragung dan PT WBS. Tentu jika negara tidak hadir dan berpihak kepada warga negaranya maka sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia masih perlu dipertanyakan.

Sebelumnya, ada tiga Warga Desa Sumuragung yang dilaporkan Polda Jatim dengan tuduhan mengganggu aktivitas tambang kapur. Ketiga warga tersebut Akhmad Imron, Isbandi, dan Parno telah menjadi terdakwa dan melakukan sidang kedua di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Kamis (25/8/2023) kemarin.

Warga Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, Yusuf mengatakan, ketiga terdakwa memperjuangkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup sehat dan lestari, yang harusnya dijamin negara.

“Demo beberapa waktu lalu juga keinginan warga Dea Sumuragung agar aktifitas tambang batu kapur dihentikan karena berdampak bagi warga,” katanya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *