SuaraBanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Untuk mengakselerasi capaian emisi nol bersih, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan strategi-strategi pemerintah. Diantaranya melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) bersama dengan Dewan Energi Nasional (DEN).
Pemerintah telah mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki tugas penting dalam mengejar target NZE tersebut. Mengingat sektor energi merupakan salah satu sektor yang menghasilkan emisi gas buang yang besar.
“Revisi KEN untuk menjawab dan menyusun langkah apa yang diperlukan sehingga target NZE bisa kita lakukan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bahwa (revisi KEN) tidak mengganggu pembangunan yang sedang sekarang berjalan,” ujarnya.
Dadan menyebut strategi lainnya ialah, pada tahun lalu Kementerian ESDM telah membuat tahapan-tahapan mengejar NZE yang termaktub dalam peta jalan transisi energi, yang di dalamnya terdapat upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat NZE pada tahun 2060.
Strategi lainnya, mendorong pemanfaatan peningkatan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber pembangkit listrik, serta dengan melakukan efisiensi energi.
“Ini yang terus kita dorong bersama dengan PLN secara khusus, untuk pembangkit ketenagalistrikan kita mempunyai RUPTL di PLN yang memberikan fokus kepada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan,” ujarnya.
Dengan pembangkit berbasis EBT tersebut, Dadan meyakini bahwa pada tahun 2060 akan menjadi pembangkit listrik utama dan mampu memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional 600-700 giga watt (GW), menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil.
“Potensi EBT kita bisa 4-5 kali lipat lebih banyak dari kebutuhan listrik, karena Indonesia punya berbagai jenis sumber EBT dan jenisnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak banyak negara yang punya seperti ini,” jelasnya.
Dadan menekankan, bahwa strategi pemanfaatan peningkatan EBT adalah upaya jangka panjang serta tidak dapat dilihat dari segi banyaknya pembangkit EBT yang dibangun. Melainkan juga harus menggerakkan roda perekonomian dan sisi industri, serta mendorong sisi sumber daya manusia agar mampu mengelola pembangkit-pembangkit yang ada.
“Kita tidak ingin pembangkit EBT ini teknologinya kita impor, tapi kita ingin ini menjadi sesuatu yang terintegrasi di dalam negeri,” ucapnya.
“Upaya ini jangan diharapkan akan bisa terlihat dalam 1-2 tahun ke depan, dan kita punya waktu untuk menyusun dengan sangat baik karena prinsip inklusif ini harus memberikan manfaat kepada semua pihak,” tandasnya dalam siaran pers yang dilansir dari laman resmi KESDM, Minggu (01/10/2023).(sam)