SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Yogyakarta – Dalam rangka mencapai target produksi minyak dan gas bumi migas nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Jabanusa menggelar Rapat Berkala Kehumasan.
Acara yang dihelat di Hotel JW Marriot, Yogyakarta itu mengambil tema “Sinergi Industri Hulu Migas dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai target 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030″.
Hadir dalam agenda, seluruh pemangku kepentingan di wilayah Jabanusa dan 19 perwakilan KKKS di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi.
Selain itu hadir pula Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Nurkholis, S.Sos, M.Si, Bupati Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi, Bupati Kabupaten Sampang, H. SLamet Junaedi, Bupati Kabupaten Blora, Arief Rohman, serta Manajemen dan Perwakilan KKKS di Lingkungan Jabanusa.
Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Nurwahidi dalam sambutannya menyampaikan, tujuan diadakannya Rapat Berkala Kehumasan adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang peran penting sektor hulu migas bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia, khususnya peran kehumasan terhadap ketahanan energi.
“Kegiatan Kehumasan ini sangatlah penting untuk menunjang kegiatan operasi setiap KKKS Jabanusa, khususnya dalam pembahasan kegiatan Program Pengembangan Masyarakat atau PPM,” kata Pak Nur, sapaan akrab Nurwahidi dalam siaran pers yang diterima SuaraBanyuurip.com, Senin (16/10/2023).
Menurut Pak Nur, dalam industri hulu migas, peran PPM juga harus mendapat perhatian khusus dalam sinergi industri hulu migas dengan pemerintah daerah (pemda), sinergitas daerah penghasil migas, serta penerapan kebijakan aturan pemda terhadap pencapaian target hulu migas nasional dalam menyukseskan target produksi migas nasional dalam mendukung pencapaian visi produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas pada tahun 2030.
“Kontribusi sektor migas tidak hanya sebagai sumber energi dan bahan baku industri, namun juga sebagai sektor andalan dalam penerimaan negara,” ujar Nurwahidi.
Dalam rapat, hadir memberikan keynote speech adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Dr. A.P. Ir. Sudjarwanto Dwiatmoko, M.Si.
Dia menjelaskan bahwa perlunya sektor industri migas dibenahi, sebab potensi daerah sangat banyak, namun perlu dioptimalkan. Mengingat Jawa Tengah mempunyai 10% Participating Interest (PI).
Yakni dengan cara menyiapkan SDM yang kompeten di Industri Migas, bergandengan tangan dengan KKKS dalam melaksanakan program CSR Perusahaan, melayani konsultasi daerah dan mendorong percepatan perizinan serta penyelesaian permasalahan pembebasan lahan.
“Dalam hal sektor industri hulu migas ini, Pemprov Jateng akan terus berkomitmen dan memegang teguh peraturan perundangan dalam meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan industri hulu migas,” tutur Sudjarwanto.
Dia menyebutkan, potensi hulu dan hilir migas antara lain, di Provinsi Jateng memiliki Sumur Gas Randu Gunting, Alas Dara Kemuning (ADK), Blora PSC, Muriah yang setara 25 MMscfd.
Sedangkan sumur gas di Jatim, yakni Jambaran – Tiung Biru (JTB) dan Ketapang setara 30 MMscfd. Sumber gas lainnya di luar Jawa dan atau impor, yakni Tangguh, Bontang, Sengkang setara 140 MMscfd.
Kemudian ada pula CNG Truck. CNG Trucking, melayani konsumen yang berada jauh atau belum/tidak tersedia pipa transmisi/ distribusi, sebagai solusi sementara sebelum pipa gas terbangun. Yaitu jaringan pipa gas (Gresik – Semarang dan Semarang – Batang) dilanjutkan dengan membangun pipa distribusi hingga ke konsumen gas.
Berikutnya adalah LNG. Terminal LNG tetap dibutuhkan dalam jangka panjang walau pipa CISEM sudah terbangun, karena alasan, LNG memiliki fleksibilitas dan jaminan pasokan gas, bisa dari dalam maupun luar negeri.
Sudjarwanto berharap melalui forum-forum seperti ini muncul ide dan kreativitas baru pengelolaan migas, seperti mendorong banyaknya pendirian sentra pengolahan migas di daerah, sehingga migas tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga bisa diolah di dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
“Dan jika diekspor harganya juga lebih menjanjikan,” pungkasnya.
Kegiatan Rapat Berkala Kehumasan Tahun 2023 yang dihelat Jumat (13/10/2023) itu diisi dengan diskusi bersama para pembicara dari berbagai segmen, antara lain Aris Munandar, selaku Perwakilan Ditjen Bina Pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Andang Bachtiar Sekretaris Jenderal ADPMET, dan Komaidi Notonegoro sebagai Pengamat Migas.(fin)
