Ganti Presiden Tak Pengaruhi Ketahanan Energi

Lokakarya Media III digelar Perwakilan SKK Migas Jabanusa di Denpasar Bali, Rabu-Kamis (15-16/11/2023). SKK Migas telah menyiapkan roadmap ketahanan energy nasional, untuk mencapai target produksi minyak 1 juta Bph, dan gas sebesar 12 BCSD pada tahun 2030 mendatang. (SuaraBanyuurip.com/tbu)

SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo

Denpasar – Meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden hasil Pemilu Presiden tahun 2024 nanti, namun tak berpengaruh terhadap capaian produksi minyak dan gas bumi (Migas). Sedangkan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (Bph), dan gas sebanyak 12 BCFD pada tahun 2030 dengan mempertimbangkan potensi alam di tanah air optimis bisa dicapai.

Di lain sisi pemerintah melalui SKK Migas, dan Kementrian ESDM telah menyiapkan roadmap kemandirian energy nasional, termasuk melakukan revisi Undang Undang Migas. Melalui perubahan regulasi tersebut bakal memperlebar pintu masuknya investasi sektor Migas, dan mendorong optimisme Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) melakukan pencarian sumur baru.

“Pergantian presiden tidak berpengaruh terhadap target produksi Migas untuk kemandirian energy nasional,” kata Tenaga Utama Bidang Energi Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Hageng Suryo Nugroho, dalam Lokakarya Media III yang digelar Perwakilan SKK Migas Jabanusa di Denpasar, Bali, Rabu-Kamis (15-16/11/2023).

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 40 Pemimpin Redaksi (Pemred) media dari wilayah kerja SKK Migas Jabanusa dengan tema “Roadmap Industri Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi Nasional dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Ditengah Disrupsi” itu, Hageng Suryo Nugroho menambahkan, program kemandirian energy nasional telah disusun roadmap yang strategis. Hal itu sebagai upaya untuk mencapai target produksi Migas tahun 2030.

Baca Juga :   Pemkab Belum Tanggapi FKUB

Hageng yang kala itu sebagai pemateri sepanggung dengan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakkan Etika dari Dewan Pers, Arif Zulkifli, menambahkan, roadmap (peta jalan) ketahanan Migas menjadi bagian strategi agar tercapai target produksi Migas. Pada konteks ini berbeda dengan agenda politik lima tahunan Pemilu Presiden.

Selain itu pada sisi regulasi untuk payung hukum dari upaya pencapaian target produksi secara nasional, pemerintah saat ini tengah menyusun revisi Undang Undang Migas. Di samping bakal menjadi regulasi yang memudahkan masuknya investasi sector Migas, juga sebagai upaya mendorong kontraktor lebih optimis melakukan pencarian sumur baru.

Kondisi riil saat ini, sebagaimana rilis dari Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf pada bulan Juli lalu, lifting (produksi terangkut) minyak dan gas di tanah air, pada Semester I tahun 2023 masih jauh dari target yang ditentukan dalam APBN 2023. Lifting minyak sebanyak 615,5 ribu Bph (93 persen) dari target APBN sebesar 660 ribu bph. Sedangkan untuk gas baru sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) (86 persen) dari sebanyak 6.160 MMSCFD.

Baca Juga :   BPH Migas Pastikan PGN Penuhi Gas Masyarakat Selama Lebaran

Sedangkan Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, menyatakan, hingga bulan Oktober ini produksi Migas dari K3S yang beroperasi di wilayah kerjanya telah melebihi target. Produksi minyak dan kondensat sebesar 194.803 Bph, setara 106-107,2 persen dari target tahun 2023. Untuk produksi gas sebanyak 552,48 MMSCFD. (tbu)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *