SuaraBanyuurip.com – Paijan Sukmadikrama
Tuban – Mutu layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur bakal makin ditingkatkan pada kurun lima tahun kedepan. Banyak hal dari layanan ini yang harus dibenahi, dan disempurnakan sesuai harapan masyarakat yang makin berkembang.
Satu diantara layanan yang akan terapkan adalah pemberian akta kelahiran kepada ibu pasca persalinan. Seluruh ibu melahiran di rumah sakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan, maupun tempat layanan kesehatan lainnya, pulangnya langsung membawa akta kelahiran.
“Program ini bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kedepan jangan ada lagi warga Tuban kesulitan masalah akta kelahiran, ini komitmen pemimpin dalam melayani masyarakat,” tegas Cawabup Tuban dari Paslon Nomor: 01, H Wafi Abdul Rosyid, di samping Cabup H Riyadi.
Terhadap program yang berhubungan dengan perempuan dan anak itu, pasangan kandidat Bupati dan Wabup Tuban periode 2024-2029 tersebut menambahkan, skema programnya terintegrasi lintas organisasi pelayanan daerah. Mulai dari Dinas Kesehatan yang memantau perkembangan medis ibu dan anak pasca kelahiran, Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait data kependudukannya, hingga pemantauan perkembangan bayi agar tumbuh kembangnya sempurna.
Peristiwa kelahiran di Kabupaten Tuban, sesuai data dari Badan Pusat Statistik Tuban, dalam tiga tahun terakhir angkanya berkisar 14.000 – 15.000 per tahun. Rinciannya pada tahun 2021 terdapat bayi lahir sebanyak 15.275 anak, tahun 2022 sebanyak 14.829 anak, dan pada tahun 2023 sebanyak 14.482 anak.
Setiap anak yang lahir, nantinya bakal terdata secara langsung melalui peningkatan kualitas teknologi informasi berbasis siber, di jaringan Dinas Kesehatan yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Oleh sebab itu fungsi dan sistem pelayanan terintegrasi dari instansi pemerintahan daerah hingga tingkat pemerintah desa.
Selain akta kelahiran yang diperoleh tanpa biaya atau gratis, ke depan program pemerintah pusat terkait layanan kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), akan dibackup sepenuhnya oleh Pemkab Tuban. “Kami programkan UHC di Tuban mencapai 100 persen, sehingga warga ber-KTP Tuban memperoleh jaminan kesehatan secara gratis,” tegas Riyadi.
Jika melalui kepesertaan UHC Tuban sudah mencapai 100 persen, maka tak perlu lagi warga miskin mencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat berobat ke rumah sakit, Puskesmas maupun tempat layanan kesehatan lainnya. Bahkan saat berada di luar daerah pun, warga Tuban jika berobat ke rumah sakit bakal mendapat pelayanan gratis.
Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bojonegoro yang area kerjanya meliputi Kabupaten Tuban per September 2023 menyebut, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Tuban baru menyentuh 78,6 persen setara dengan 989.714 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.244.636 jiwa. Sedangkan konsep UHC yang diterapkan pemerintah pusat, angka kepesertaan BPJS Kesehatan di satu kabupaten/kota sebanyak 95 persen. Hal ini menegaskan jika Tuban belum UHC.
Sesuai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jika ada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, iuran kepesertaannya ditanggung oleh pemerintah secara gotong royong. Yakni melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dananya dari APBN dan APBD.
“Semuanya kembali pada niat membangun, atau kepedulian dari pemegang kebijakan di daerah. Komitmen kami Tuban harus berstatus UHC, karena pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat adalah bagian dari hak publik yang harus diberikan,” tegas Riyadi. (ad)