SuaraBanyuurip.com – Paijan Sukmadikama
Tuban – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wabup Tuban, H Riyadi dan H Wafi Abdul Rosyid (Riyadi Wafi), rupanya memiliki perhatian serius terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya. Apalagi setiap tahun akan muncul lulusan SMA dan SMK, yang tidak semuanya bisa melanjutkan kuliah, karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan.
Data statistik per Agustus 2023 menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Bumi Wali Tuban sebanyak 4,40 persen. Jumlah angkatan kerja sebanyak 729.936 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,73 persen. Dari sisi pendidikan penganggur terbuka tersebut lulusan SMA sebanyak 6,67 persen, dan SMK sebanyak 6,66 persen. Bisa jadi mereka adalah bagian dari angka kemiskinan di Tuban yang jumlahnya tahun ini sebanyak 14,36 persen atau 177.250 orang.
“Jika kita amati semakin kesini Tuban mulai bergeser dari daerah pertanian menuju daerah industri. Industri harus diterima karena mereka membawa investasi, dan investasi inilah diantaranya menawarkan solusi dari pengangguran di daerah kita,” kata Paslon Bupati dan Wabup Tuban (2024-2029) Nomor: 01, Riyadi Wafi.
Sedangkan dalam debat terbuka yang digelar KPU Tuban diikuti Paslon 01 (Riyadi Wafi), dan Paslon 02 (Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono), Jumat (22/11/2024) malam, Riyadi menegaskan, pihaknya tak akan mempersulit, apalagi menolak, masuknya investasi di Tuban. Apalagi jika investasi tersebut termasuk bagian dari industri strategis nasional dari kebijakan pemerintah pusat.
Sesuai Perda Nomor: 17 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tuban 2020-2040, menurut Kang Riyadi, begitu ia akrab disapa warganya, Tuban telah menyiapkan kawasan industri seluas 7.608 hektar. Dari hampar lahan dengan peruntukan industri itu seluas 236 hektar berada di wilayah Jenu, sisanya sekitar 7.372 hektar tersebar di 19 dari 20 wilayah kecamatan, minus Kecamatan Tuban (Kota).
“Investasi akan kita permudah, karena masuknya investasi akan membawa keuntungan daerah. Setidaknya mulai dari serapan tenaga kerja yang telah dipersiapkan, dari sektor pajak dan restribusi menjadi masukan pendapatan daerah,” kata Kang Riyadi.
Menurutnya, jika diperlukan dan tidak melanggar undang-undang, pihaknya merancang regulasi pendelegasian wewenang terkait perijinan investasi kepada Camat, dan Kepala Desa. Hal itu bagian dari komitmen dari pasangan berbasis Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, demi pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran dengan target mengtrol kesejahteraan warga Tuban.
Walau demikian, industri yang masuk ke Tuban diharapkan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. “Sesuai kebijakan pemerintah pusat, industri harus tetap mempertimbangan lingkungan, daerah wajib mengikuti kebijakan pusat, karena kebijakan daerah yang baik tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.”
Lebih dari itu, Kang Riyadi maupun Gus Wafi, demikian panggilan akrab Wafi Abdul Rosyid, menambahkan, sesuai pengamatan selama ini terkesan investor sulit masuk Tuban. Diantara penyebabnya adalah kebijakan perijinan yang berbelit, sehingga menjadikan investasi tak jalan.
Kedua tokoh yang dikenal dekat dengan masyarakat bawah (grassroots) ini berharap, industri yang masuk akan melahirkan industri hilir, sehingga bisa memberi kesempatan pelaku bisnis daerah berkembang. Konsep industrialiasi yang akan dikembangkan pun mengarah pada kesempatan berusaha putra daerah, memprioritaskan warga sekitar sebagai tenaga kerja, dan tetap menghormati kearifan lokal yang berbasis religi.
“terkait tenaga kerja, kita akan menyiapkannya dengan bersinergi dengan industri dan stakeholder lainnya. Melalui cara ini investasi yang masuk tak menjadikan warga Tuban sebagai penonton di daerah industri,” pungkas Kang Riyadi. (ad)