SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Para kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak 2024 bakal dilantik pada 6 Februari 2025. Mengacu kesepakatan antara pemerintah pusat dengan DPR RI pada Rabu, 22 Januari 2025 kemarin, pelantikan itu untuk daerah yang tidak ada sengketa hasil pemilihan.
Berkenaan hal tersebut, terdapat informasi awal berisi wacana tentang proses pelantikan kepala daerah di Jakarta. Yakni digelar dalam tiga rangkaian. Mulai pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan belum mendapat informasi resmi mengenai pelantikan kepala daerah. Kendati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyebutkan adanya rapat pembahasan di Surabaya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito mengaku, belum mendapat surat resmi ataupun undangan terkait pelantikan untuk Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Terpilih, Setyo Wahono dan Nurul Azizah.
“Sampai saat ini belum ada surat resminya. Mungkin saja masih proses di pusat atau provinsi,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (25/01/2025).
Sementara Sekretaris DPRD Bojonegoro, Edi Susanto menyatakan, untuk pelantikan kepala daerah, pihaknya bakal mengikuti rapat pembahasan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 mendatang.
“Tanggal 31 Januari 2025 (kami) rapat pembahasan di Surabaya,” ungkapnya.
Dikonfrontir secara terpisah, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar membenarkan, bahwa DPRD Bojonegoro melalui Sekretariat DPRD akan mengikuti rapat di Surabaya guna membahas pelantikan kepala daerah terpilih.
“Informasi awal dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, pada 6 Februari 2025 akan dilakukan proses pengangkatan kepala daerah oleh Presiden di Istana Merdeka Jakarta, (kemudian) muncul wacana yang berkembang,” beber Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Umar, begitu ia karib disapa, menjelaskan wacana dimaksud, yakni pada 6 Februari 2025 itu, kemungkinan prosesinya adalah pelantikan di Istana Negara. Kemudian, pengambilan sumpah dilaksanakan di provinsi masing-masing. Berikutnya, serah terima jabatan (sertijab) dihelat di kabupaten/kota.
“Jadi wacananya ada tiga rangkaian,” jelasnya.
Wacana timbulnya rangkaian acara secara terpisah-pisah itu dilatarbelakangi oleh jumlah kepala daerah yang tidak dalam sengketa mencapai ratusan. Oleh sebab itu dalam acara awal diperkirakan hanya pengangkatan dilanjut pembinaan oleh Presiden RI. Lalu untuk rangkaian berikutnya ada jadwal lagi yang ditentukan kemudian.
“Ini kemungkinan, sedangkan untuk finalisasinya itu menunggu hasil rapat di provinsi (Jatim) tanggal 31 Januari 2025. Dalam rapat itu nanti terdiri Pj Sekda dan Sekwan yang mewakili DPRD, tapi untuk pelantikan di Jakarta ya pasti saya diundang,” tegasnya.
“Jadi untuk kepastian kapan tanggal-tanggalnya (rangkaian) ya dari rapat di provinsi (31/1/2025) itu,” tandasnya.(fin)
