SuaraBanyuurip.com – Paijan Sukmadikrama
Tuban – Diantara fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur 2025-2030 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Hal itu pun diselaraskan dengan program pembangunan berwawasan lingkungan.
Demikian diantara benang merah dari Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2030, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban, di gedung Korpri Tuban, Senin (17/03/2025).
Dalam forum yang dipimpin Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky itu, dihadiri Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo. Tampak mendampingi bupati adalah Wabup Joko Sarwono, Ketua DPRD Sugiantoro, dan Sekda Tuban Dr Budi Wiyana. Kegiatan ini juga diikuti oleh pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD dan camat, organisasi profesi, keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan, akademisi, penyandang disabilitas, hingga forum anak.
“Salah satu fokus utama dalam RPJMD kali ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” kata Bupati Aditya Halindra Faridzky dalam forum tersebut.
Mas Bupati, demikian ia akrab disapa, menambahkan, pihaknya ingin memastikan pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat saat ini. Lebih dari itu juga untuk generasi mendatang.
Selain itu, dalam rilis dari Media Centre Pemkab Tuban yang diterima SuaraBanyuurip.com disebutkan, Pemkab Tuban juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, untuk mempercepat serta meningkatkan ketepatan program pembangunan daerah. Digitalisasi diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data. Dengan begitu manfaat pembangunan bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Alumnus Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya ini, mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta memberikan masukan dalam proses penyusunan RPJMD. Selain itu masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya, diharapkan dapat ikut mengawal pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap, FKP Rencana Awal Penyusunan RPJMD ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum berbagai aspirasi dari masyarakat, dan pemangku kepentingan dikaji bersama. Sekaligus memastikan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Ini menjadi semangat Pemkab Tuban untuk bekerja secara kolaboratif bersama masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakan, berbagai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 telah berhasil tercapai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Diantaranya, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tuban mengalami peningkatan menjadi 80,13 dengan kategori A pada tahun 2024, dari yang semula 72,29 dengan kategori B pada tahun 2022.
Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tuban juga mengalami peningkatan dari 69,67 pada tahun 2022 menjadi 72,31 pada tahun 2024. Di sisi lain, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) meningkat menjadi 84,35 pada tahun 2024 dari yang sebelumnya 78,86 pada tahun 2022.
Diungkapkan pula, Pemkab Tuban berkomitmen mendukung program pembangunan pemerintah pusat dan provinsi dalam RPJMD 2025-2030. Sejumlah isu strategis pembangunan telah ditetapkan Pemkab Tuban, diselaraskan dengan isu strategis pemerintah pusat dan provinsi.
Berdasarkan hasil retret kepala daerah pasca pelantikan, terdapat tiga isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Yakni, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan, serta percepatan hilirisasi dalam mendukung swasembada pangan.
“Keberhasilan program pembangunan menjadi wujud kerja bersama semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” katanya. (jan)