SuaraBanyuurip.com – Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menggulirkan program pengembangan masyarakat (PPM) berupa peningkatan infrastruktur publik untuk empat desa di jalur pipa minyak lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Keempat desa yang menjadi sasaran PPM EMCL adalah Desa Ngampel dan Sambiroto, Kecamatan Kapas, serta Desa Pacul dan Campurejo, Kecamatan Bojonegoro.
Program peningkatan infrastruktur publik yang diberikan EMCL tersebut sesuai kebutuhan masyarakat di empat desa. Di Desa Sambiroto pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembangunan trotoar jalan. Desa Sambiroto untuk pembangunan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
Sedangkan program infrastruktur di Desa Pacul diprioritaskan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), dan Desa Campurejo untuk pembangunan jalan lingkungan. EMCL menggandeng lembaga non pemerintah, Fospora sebagai pendamping program.
Sebelum pembangunan infrastruktur dimulai, empat desa telah menggelar musyawarah desa (Musdes) pelaksanaan program, Rabu (6/8/2025). Warga berpartisipasi aktif dalam musdes untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di desanya.
Perwakilan EMCL, Feni K. Indiharti menyatakan, program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan EMCL bertujuan mendukung peran pemerintah dalam pembangunan desa.
“Kami berharap kegiatan ini menumbuhkan rasa memiliki agar hasil pembangunan dapat dirawat dan dimanfaatkan jangka panjang,” pesan Feni.
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno mengapresiasi pelaksanaan musyawarah karena memberikan ruang dialog yang sehat antara warga, perangkat desa, dan pendamping program. Menurut Edi, PPM EMCL telah membangkitkan semangat gotong royong warganya.
“Kami merasa didorong untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana,” tuturnya.
Sementara itu, Manager Program Fospora, Makdum Rokhim menambahkan, musyawarah desa tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari identifikasi kebutuhan prioritas, teknis pelaksanaan swakelola, hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan program.
“Program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas warga desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan,” tegasanya.(red)
