SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Desa Campurejo, salah satu desa penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku tidak mendapatkan Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, menyatakan, bahwa pada pelaksanaan Program Gayatri tahun 2025, desanya tidak masuk dalam daftar penerima. Padahal, Desa Campurejo merupakan lokasi mulut sumur minyak yang menjadi salah satu sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi APBD Kabupaten Bojonegoro.
“Kami minta sebagai desa penghasil migas, Campurejo ini diprioritaskan,” kata Edi Sampurno kepada Suarabanyurip.com, Senin (2/2/2026).
Menurut Edi, selama ini Desa Campurejo hanya menerima program Gayatri dari perusahaan migas, yakni Pertamina EP Sukowati Field. Ia menilai, hal tersebut wajar karena merupakan bagian dari kewajiban perusahaan terhadap desa sekitar wilayah operasi.
“Yang saya tekankan, desa kami ini tempat mulut sumur minyak yang menjadi sumber DBH Migas sebagai salah satu pendapatan APBD Bojonegoro. Tapi kami malah tidak mendapat Program Gayatri dari APBD,” ujarnya.
Untuk itu, pria yang pernah mengikuti bursa bakal calon Bupati Bojonegoro periode 2025–2030 ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar Desa Campurejo dapat dimasukkan sebagai penerima Program Gayatri pada tahun ini.
“Kata kuncinya DBH Migas. Kami desa penghasil migas, maka kami minta Bappeda Bojonegoro memasukkan Desa Campurejo agar mendapat Program Gayatri,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bappeda Bojonegoro melalui Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Bojonegoro, Yoko Hartono, menyatakan, bahwa pada prinsipnya usulan dari Desa Campurejo perihal program Gayatri diakomodir. Namun dalam tahapannya tidak terlepas dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani.
“Usulan Desa Campurejo kami terima, namun tetap melalui proses verifikasi oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Peternakan, dan berdasarkan DTSEN,” tegas Yoko.
Diwartakan sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki, mengatakan, tahun 2025 lalu program Gayatri sudah menunjukkan hasil positif. Terutama di APBD induk 2025.
“Karena itu, pada 2026 ini kembali dianggarkan Rp 74 miliar untuk program Gayatri,” katanya, Kamis (22/1/2026) lalu.
Dari anggaran tersebut, menyasar 4.400 KPM di seluruh Bojonegoro. Dia menjelaskan, sejak direalisasikan menunjukkan hasil positif. Pada APBD Induk 2025 program Gayatri menyasar 400 KPM, kemudian ditambah di Perubahan APBD 2025 dengan capaian 5.000 KPM.
“Realisasi Gayatri 2025 sudah selesai, sedangkan di P-APBD 2025 masih berjalan. Kemungkinan puncak produksi telur di bulan Agustus 2026,” ujarnya.
Dia menambahkan, program Gayatri menjadi prioritas Kabupaten Bojonegoro, diharapkan bisa memberdayakan masyarakat. Terutama bisa meningkatkan ekonomi keluarga.
“Harapannya masyarakat bisa mandiri dan mengembangkan program Gayatri tersebut,” terangnya.(fin)
