SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), anak perusahaan besar asal Amerika Serikat, ExxonMobil telah 20 tahun beroperasi di Indonesia.
Cadangan minyak yang dimiliki Lapangan Banyu Urip menopang produksi minyak sekira 25 persen dari total produksi minyak nasional. Kandungan awal sebesar 450 juta barel, namun kemudian mampu berproduksi hingga lebih dari 1 miliar barel.
10 tahun ke depan, atau pada 2035 mendatang, kontrak kerja sama kegiatan hulu migas EMCL di Blok Cepu akan berakhir. Namun belum ada sinyal pasti dari EMCL terkait perpanjangan kontrak atas lapangan migas yang berpusat di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Ihwal menjelang akhir masa kontrak EMCL, sejumlah pihak membuka suara. Mulai dari kalangan wakil rakyat hingga tokoh masyarakat desa ring satu wilayah operasi. Salah satunya, tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, Parmani.
”Bicara kontribusi EMCL, tentu ada. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi saya ada catatan,” kata Parmani kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (18/10/2025).
Pensiunan pendidik ini mengakui, bahwa keberadaan lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
”Tapi, dalam pandangan saya, kalau dibanding dengan perubahan lingkungan dan sosial masyarakat di sini masih belum sebanding. Artinya, dampak positif ke masyarakat harus lebih ditingkatkan,” ujar pria yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja) ini.
Tak hanya mengakui kontribusi keberadaan EMCL, Parmani juga menyebut, sejatinya EMCL pun sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai operator. Tetapi ia kembali membuka catatan, anak perusahaan migas asal negeri Paman Sam itu harus lebih maksimal ikut serta mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat.
”Bojonegoro ini kan masih banyak pengangguran, tentu ini butuh kontribusi EMCL dalam pelibatan masyarakat ring satu ke arah pemberdayaan,” ungkapnya.
Sebagai penduduk asli desa di Kecamatan Gayam, Parmani mengingat betul bagaimana perubahan sosial dan ekonomi terjadi begitu nyata di lingkungannya. Meski ia tak menjelaskan hal itu secara terperinci. Hanya saja, menurut dia, tentang kepedulian dan daya dorong EMCL terhadap peningkatan ekonomi masyarakat radius lapangan migas harus lebih meningkat.
”Kalau dulu kami pernah mendukung EMCL sebagai operator tapi setelah 20 tahun beroperasi ternyata masyarakat terdampak masih belum maksimal kesejahteraannya, maka demi NKRI sudah seharusnya Pertamina tampil sebagai operator,” beber Parmani saat ditanya lebih pilih mana EMCL ataukah Pertamina sebagai operator Blok Cepu ke depannya.
“Harapan kami pemerintah sebaiknya mengevaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak EMCL atau tidak,” tandas Pak Guru Parmani, begitu ia karib disapa.
Dikonfirmasi secara terpisah berkaitan kontrak, pihak EMCL belum memberikan tanggapan sejak 10 Oktober 2025 lalu hingga berita ini ditayang.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Perwakilan Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Anggono Mahendrawan mengatakan, belum ada pengajuan perpanjangan kontrak wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu dari ExxonMobil.
“Belum, belum ada. Kan masih lama to,” kata Anggono saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional yang dilaksanakan petani sekolah lapang pertanian (SLP) program ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di sekitar lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu di Dusun Sumurpandan, Desa/Kecamatan Gayam, Selasa, 30 September 2025.
Anggono menjelaskan, kontrak ExxonMobil di Blok Cepu habis pada 2035. Artinya, masih ada sisa waktu 10 tahun. Anggono menambahkan, lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekarang ini menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia. Produksinya mencapai kisaran 170 ribu-180 ribu barel per hari (bph). Produksi ini menyalip Blok Rokan di Provinsi Riau sebesar antar 150 ribu-160 ribu bph.
“Kalau produksi Jabanusa kisaran 250 ribu barel per hari. Terbesar dari Banyu Urip, Blok Cepu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wlayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 3 ayat 1, kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama kepada Menteri ESDM.
Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama.
Kemudian di ayat 2 disebutkan, perpanjangan kontrak kerja sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan paling lama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan.
Sementara itu, keputusan menunjuk KKKS sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah dapat memutuskan, jatuh kepada pihak mana pengelolaan WK migas akan berlaku.(fin)
