SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menggandeng kalangan akdemisi untuk menyiapkan strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus dan membutuhkan perhatian serius dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
Rapat laporan akhir penyusunan RPKD diikuti oleh puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Rapat digelar di Ruang Adu Ide Rektorat Universitas Bojonegoro, Senin (10/11/2025).
Rapat secara detail membahas strategi penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro dari berbagai sektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unigoro ditugaskan untuk menyusun kajian dokumen tersebut.
Asisten II Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur menerangkan, kemiskinan adalah masalah krusial dan menjadi pekerjaan rumah (PR) penting. Pemerintah setiap tahun menargetkan angka kemiskinan harus diturunkan.
Kusnandaka menegaskan, dokumen RPKD yang disusun nantinya akan menjadi guidelines (pedoman, Red) untuk menganalisis angka TPT (tingkat pengangguran terbuka), IPM (indeks pembangunan manusia), dan PDRB (produk domestik regional bruto).
“Tiga hal ini adalah indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan suatu daerah,” terangnya.
Senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan F. Ia menuturkan, RPKD adalah penjabaran rinci dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sektor ketahanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan turut mempengaruhi angka kemiskinan di Bojonegoro.
Gunawawan turut memberikan beberapa masukan untuk dikaji lebih mendalam lagi sebelum RPKD difinalkan.
“Di RPJMD kita memiliki cita-cita untuk membangun kawasan industri. Sebaiknya harus didetailkan lagi mana kawasan yang dibangun untuk itu. Termasuk di kawasan pertanian, kira-kira kawasan mana yang harus dipertahankan. Kemudian daerah mana yang layak untuk investasi,” paparnya.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Ahmad Taufiq, pemerintah sudah melakukan berbagai program eksisting penanggunalan kemiskinan yang masih berjalan. Namun sampai hari ini masih membutuhkan perhatian lebih serius. Proses pengkajian dokumen RPKD akan menggunakan indikator kemiskinan, struktural, kultural, dan natural sesuai ketentuan.
Untuk itu, lanjut Taufiq, perlu dilakukan pemetaan dan penyusunan skala prioritas program yang tepat. Misalnya untuk menentukan program di kawasan hutan dan kawasan Bengawan Solo.
“Kami telah melakukan penggalian data ke lapangan. Baik penggalian data sekunder dari setiap OPD, survei atau indepth interview untuk kategori responden dan informan. Dari sisi penerima program, pemberi program atau pelaksana program. Penerima program difokuskan pada populasi masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan 2. Baik yang berada di kawasan hutan selatan, kawasan tengah, serta kawasan Bengawan Solo. Harapannya bisa didapat peta kemiskinan,” jelasnya.(red)
