SuaraBanyuurip.com – Sebanyak 21 proposal kelompok kuliah kerja nyata tematik (KKN-TK) Universitas Bojonegoro, dilakukan pengujian. Tim penguji melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bojonegoro.
Seminar proposal dilakukan sebelum KKN TK Unigoro dilaksanakan serentak di empat titik lokasi yakni ruang Adu Ide Rektorat Unigoro, serta Modern Class Fakultas Sains dan Teknik. Masing-masing kelompok diberi waktu satu jam untuk memaparkan rencana program kerja.
“Setiap kelompok akan diuji oleh dua penguji. Penguji internal dari Unigoro, serta penguji eksternal dari Disbudpar, Bappeda, dan BRIDA Bojonegoro,” ucap Ketua LPPM Unigoro, Laily Agustina R.
Pelibatan penguji eksternal memiliki alasan tersendiri. Terlebih kegiatan KKN Unigoro tahun ini mengusung misi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan selatan Kabupaten Bojonegoro.
“Sehingga program-program yang dipaparkan oleh setiap kelompok apakah sudah in line (selaras, Red) dengan programnya pemerintah. Sekaligus apakah juga mampu menjawab persoalan masyarakat di lokasi KKN,” imbuh Laily.
Ada beberapa komponen penilaian yang disorot oleh penguji. Di antaranya sistematika penulisan proposal, program kerja, serta output. Laily berharap, setiap kelompok dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat maupun di bidang akademik.
“Khususnya output tentang publikasi artikel di jurnal bereputasi dan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas karya-karya yang diciptakan. Karena itu akan memberikan penilaian tersendiri bagi mahasiswa maupun dosen pendamping lapangan,” jelas Dosen Prodi Ilmu Lingkungan Unigoro.
KKN TK Unigoro 2026 akan dilaksanakan di 11 kecamatan dekat kawasan hutan. Kedungadem, Sugihwaras, Temayang, Gondang, Bubulan, Ngasem, Sekar, Ngraho, Tambakrejo, Margomulyo dan Bojonegoro.
Kepala Disbudpar Bojonegoro, Elzadeba Agustina mengapresiasi program-program kerja yang dipaparkan setiap kelompok. Elza juga mendorong peserta KKN TK Unigoro 2026 berkolaborasi dengan Pemkab Bojonegoro.
“Identifikasi potensi lokal harus dikaji lebih mendalam, sebelum menuju goal pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan. Saya berharap, mahasiswa ikut aktif dan berkontribusi menyelesaikan masalah di desa sesuai dengan kapasitasnya,” pungkasnya.(red)
