SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih cukup tinggi. Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mencatat sebanyak 4.143 anak terkonfirmasi tidak bersekolah. Alasannya karena bekerja hingga menganggap sekolah tak penting.
Kepala Disdik Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo menjelaskan, pendataan ATS dilakukan lintas sektor. Yakni mulai pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, untuk melakukan validasi identitas dan domisili.
“Pelibatan operator desa penting, karena mengetahui secara langsung kondisi warga. Terutama tempat tinggal anak, sehingga juga untuk memastikan data dan alasan mereka tidak sekolah,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Setelah itu data yang telah diverifikasi diklasifikasikan berdasar usia. Hasilnya dari 6.355 anak yang terdata, kemudian diverifikasi sebanyak 4.143 anak tidak sekolah, dan 2.212 anak kembali bersekolah.
“Saat pendataan, ada yang usianya 30 hingga 70 tahun. Dari usia tersebut tidak dimungkinkan kembali ke sekolah, maka yang ditangani mulai usia 6 sampai 21 tahun,” jelas Mukhtadlo.
Sebagian anak yang telah terdata kembali ke sekolah, baik di kelas reguler maupun kejar paket c. Saar ini sekolah bagi anak yang sebelumnya tidak sekolah sudah mulai berjalan aktif.
Banyak penyebab yang menjadi alasan anak tidak bersekolah. Diantaranya 875 anak berhenti sekolah karena bekerja, 351 anak tidak melanjutkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga.
Selain itu, faktor motivasi dan persepsi terhadap pendidikan juga turut mempengaruhi. Tercatat 425 anak tidak mau bersekolah, dan 131 anak merasa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup. Masalah kesehatan, termasuk disabilitas, menjadi kendala bagi 253 anak, sedangkan 132 anak terkendala biaya pendidikan.
“Kemudian 1.495 anak tercatat berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal,” ungkap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro itu.
Mukhtadlo menambahkan, dengan program ini anak-anak di Bojonegoro bisa kembali bersekolah, sehingga permasalahan ATS bisa terselesaikan.
“Dengan begitu anak-anak di Bojonegoro bisa mendapatkan pendidikan hingga jenjang SMA,” terangnya.(jk)
