SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memunculkan sikap pro dan kontra di kalangan partai politik. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sikap partai politik terbelah menyikapi isu tersebut.
Sejumlah partai menyatakan dukungan dengan alasan efisiensi anggaran dan penguatan pemerintahan. Namun, sebagian lainnya menilai mekanisme tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan pengawasan publik.
Dukungan terhadap wacana pilkada tidak langsung datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat. Sekretaris DPC PKB Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan dukungannya mengacu pada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Menurut Umar, begitu ia disapa, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Ia mencontohkan, sebelum pilkada langsung diterapkan pada 2005, mekanisme tersebut pernah berlaku, termasuk di Bojonegoro.
“Bojonegoro pernah melakukannya. Pada 2002, bupati dipilih melalui DPRD, dan itu sah secara aturan,” ujarnya.
Selain memiliki dasar historis, mekanisme tersebut dinilai mampu menekan biaya politik yang selama ini membebani anggaran daerah. Biaya penyelenggaraan pilkada langsung disebut sangat besar.
“Berbeda jika dipilih DPRD. Anggaran bisa ditekan dan kepala daerah terpilih bisa langsung fokus bekerja,” kata Abdulloh Umar kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (15/1/2026).
Sikap senada disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Pryanto. Ia menegaskan akan mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP. Pihaknya taat segaris pada arahan pusat.
“Jika itu menjadi kebijakan nasional, Demokrat siap mendukung,” tegasnya.
Sementara penolakan tegas datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menegaskan, bahwa alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
”PDI Perjuangan menolak pilkada tidak langsung. Hak pilih rakyat adalah inti dari demokrasi dan tidak boleh dikorbankan atas nama penghematan anggaran,” tegasnya.
Legislator muda ini menilai, persoalan utama dalam pelaksanaan pilkada sejatinya bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada pemborosan anggaran dan praktik politik uang yang masih terjadi.
Dalam hal ini, kata dia, partai politik memiliki tanggung jawab besar. Praktik mahar politik, misalnya, membuat biaya kontestasi pilkada menjadi mahal dan mendorong terjadinya transaksi politik yang mencederai demokrasi.
“Apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik, maka secara tidak langsung praktik politik uang akan berkurang,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, PDIP Bojonegoro, justru menawarkan solusi lain. Pilkada dinilai lebih efektif jika dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu DPRD atau DPR.
Dengan skema tersebut, tahapan penyelenggaraan dapat disederhanakan sehingga lebih hemat anggaran, meski tetap membutuhkan pembiayaan tersendiri untuk pencetakan surat suara.
“Prinsipnya, PDIP akan konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya adalah buah perjuangan reformasi yang harus dijaga bersama oleh semua pihak,” tandasnya.
Sikap tegas ini, lanjut Donny, begitu ia karib disapa, disampaikan sebagai bentuk komitmen PDIP Bojonegoro dalam mempertahankan demokrasi substantif, sekaligus menolak langkah mundur yang berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
Berbeda dengan para ketua partai lainnya, Ketua DPC Gerindra Bojonegoro, Sahudi, mengaku, belum ada keputusan resmi di tingkat daerah. Sehingga ia belum menentukan sikap terkait wacana pilkada tertutup itu.
“Kami belum menentukan sikap. Saat ini masih menunggu arahan dan keputusan dari partai pusat,” tandasnya.(fin)
Pro–Kontra Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Parpol di Bojonegoro Terbelah
