SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung menuai kritik. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai gagasan tersebut keliru dan berpotensi merusak prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menegaskan, bahwa alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
”PDI Perjuangan menolak Pilkada tidak langsung. Hak pilih rakyat adalah inti dari demokrasi dan tidak boleh dikorbankan atas nama penghematan anggaran,” tegasnya kepada Suarabanyuurip.com, Senin (5/1/2026).
Legislator muda ini menilai, persoalan utama dalam pelaksanaan pilkada sejatinya bukan pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada pemborosan anggaran dan praktik politik uang yang masih terjadi.
Dalam hal ini, kata dia, partai politik memiliki tanggung jawab besar. Praktik mahar politik, misalnya, membuat biaya kontestasi pilkada menjadi mahal dan mendorong terjadinya transaksi politik yang mencederai demokrasi.
“Apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik, maka secara tidak langsung praktik politik uang akan berkurang,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, PDIP Bojonegoro justru menawarkan solusi lain. Pilkada dinilai lebih efektif jika dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu DPRD atau DPR.
Dengan skema tersebut, tahapan penyelenggaraan dapat disederhanakan sehingga lebih hemat anggaran, meski tetap membutuhkan pembiayaan tersendiri untuk pencetakan surat suara.
“Prinsipnya, PDIP akan konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya adalah buah perjuangan reformasi yang harus dijaga bersama oleh semua pihak,” tandasnya.
Sikap tegas ini, lanjut Donny, begitu ia karib disapa, disampaikan sebagai bentuk komitmen PDIP Bojonegoro dalam mempertahankan demokrasi substantif, sekaligus menolak langkah mundur yang berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
”Merdeka!” pungkasnya.(fin)
PDI Perjuangan Bojonegoro Tolak Pilkada Tidak Langsung
