SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar utama atau fondasi dan rujukan tunggal pelaksanaan tiga mandat Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi DTSEN bersama pilar-pilar sosial, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro di Pendapa Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (21/1/2026).
Gus Ipul, begitu Saifullah Yusuf karib disapa menjelaskan, tiga mandat Presiden tersebut mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Ketiganya harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan DTSEN sebagai basis utama penentuan sasaran program.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan data, tetapi fondasi kebijakan. Dari data inilah negara menentukan siapa yang harus dilindungi, dipulihkan, dan diberdayakan agar mampu keluar dari kemiskinan,” ujar Gus Ipul.
Ia memaparkan, mandat pertama yakni perlindungan dan jaminan sosial diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sembako, serta kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Program-program disebutkan itu diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok ekonomi desil satu dan desil dua, yang ditetapkan berdasarkan DTSEN.
Mandat kedua, yaitu rehabilitasi sosial, bertujuan memulihkan fungsi sosial kelompok rentan melalui pemenuhan akses kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.
“Rehabilitasi sosial tidak hanya membantu bertahan hidup, tetapi mengembalikan kemampuan sosial agar masyarakat kembali berfungsi dan produktif,” jelasnya.
Sedangkan mandat ketiga berupa pemberdayaan sosial diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari bantuan sosial yang bersifat terus-menerus menjadi bantuan sosial sementara yang mendorong kemandirian jangka panjang.
“Bantuan sosial itu sifatnya sementara. Target akhirnya adalah pemberdayaan, agar keluarga penerima manfaat mampu mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul, juga menjelaskan mekanisme Sekolah Rakyat, yaitu program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, penetapan peserta Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan berbasis DTSEN.
“Negara yang menjemput anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Data diambil dari DTSEN, diverifikasi di lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah, kemudian dilakukan persetujuan orang tua, dan ditetapkan oleh kepala daerah,” paparnya.
Gus Ipul menegaskan, peran pemerintah daerah mulai dari camat, kepala desa, pendamping sosial, hingga aparat statistik sangat menentukan keberhasilan DTSEN. Validitas data menjadi kunci agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kalau datanya benar, kebijakannya tepat. Kalau kebijakannya tepat, maka hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia, kata dia, berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai DTSEN sebagai satu-satunya rujukan data sosial dan ekonomi.
”Sehingga pelaksanaan tiga mandat Presiden dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” tuturnya.
Sementara Bupati Setyo Wahono menyatakan, bahwa ia selalu menekankan kepada para kepala desa agar dalam menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) berbasis data. Tidak berdasar pada suka atau tidak suka.
Pria asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini lalu mengucap syukur. Sebab terbit instruksi presiden (inpres) tentang DTSEN. Sehingga DTSEN dapat menjadi acuan dalam menyasar KPM ke depan.
Sebelum menggunakan DTSEN, Mas Wahono, sapaan akrab bupati, mengaku menggunakan Damisda, akronim dari Data Mandiri Kemiskinan Daerah. Namun ia sempat sedikit terkejut perihal asal muasal data dalam Damisda itu diperoleh.
”Sebelumnya kami menggunakan Damisda Gus, tapi saya pertama melihat Damisda itu sempat crosscheck di lapangan dan agak sedikit kaget, ini datanya dari mana? Bener atau enggak, alhamdulillah doa kami terkabul ada Inpres DTSEN yang saat ini sudah mulai kami gunakan,” tandasnya.(fin)
