SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mewajibkan BUMD, lembaga pemerintah, kesehatan, pendidikan hingga desa-desa membuat lubang resapan biopori untuk mengurangi genangan dan banjir di wilayah Bojonegoro. Kewajiban pembuatan lubang resapan biopori tersebut tertuang melalui Surat Edaran (SE) Nomor 800/48/412.217/2026 yang ditandatangani Bupati Setyo Wahono pada 15 Januari 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Luluk Alifah menyampaikan, berdasar surat edaran (SE) Bupati Bojonegoro mewajibkan membuat lubang resapan biopori. Utamanya di lembaga pemerintahan, pendidikan hingga di desa-desa.
“Pembuatan biopori sudah dilakukan di sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri. Tujuannya untuk mengurangi genangan dan banjir di wilayah Bojonegoro,” jelasnya, Selasa (27/1/2026).
Selain lembaga pendidikan, juga desa-desa bersertifikat Desa Berseri dan Desa Proklim sejumlah 29 desa dan kelurahan sudah menerapkan pembuatan biopori pada halaman rumah. Sehingga Bojonegoro pada 2025 lalu sudah memiliki beberapa resapan biopori.
“Dan saat ini, ada SE Bupati Bojonegoro yang mewajibkan membuat biopori,” jelasnya.
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Bojonegoro, Nur Rahmawati Kusuma Dewi mengungkapkan, untuk Bojonegoro terdapat sembilan sekolah adiwiyata diantaranya SMPN 4 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro dan Sumberrejo, SMPN 1 Ngsem, dan SMAN 4 Bojonegoro.
“Total sebanyak 292 sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan mandiri. Jika 1 sekolah minimal membuat 10 biopori, maka dengan 292 sekolah adiwiyata ada 2.920 lubang resapan air di tanah,” terangnya.(jk)
