SuaraBanyuurip.com – Sebanyak 155 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan mengadakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027 mendatang. Bupati Setyo Wahono meminta agar anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) bersikap netral.
Hal itu ditegaskan Bupati Wahono saat membuka peningkatan anggota Satlinmas untuk mematangkan persiapan pilkades serentak 2027 di ruang partnership room lt. 4 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (17/11/2026).
Ratusan kepala desa tersebut berakhir masa jabatannya pada 2025 lalu, namun mendapat perpanjangan dua tahun. Sehingga pilkades serentak akan dilaksanakan pada 2027 mendatang.
Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, kepala desa periode 2019-2025, yang akhir masa jabatannya ditahun 2025 dan akan menggelar pilkades serentak pada 2027 meliputi di Kecamatan Ngasem 5 desa, Kecamatan Ngraho 4 desa, Kecamatan Padangan 3 desa, Kecamatan Purwosari 1 desa, Kecamatan Sekar 2 desa, Kecamatan Sugihwaras 12 desa, Kecamatan Sukosewu 3 desa dan Kecamatan Sumberejo 7 desa.
Kemudian, Kecamatan Baureno 10 desa, Kecamatan Bojonegoro 4 desa, Kecamatan Dander 10 desa, Kecamatan Gayam 4 desa, Kecamatan Gondang 2 desa, Kecamatan Kalitidu 6 desa dan Kecamatan Kanor 10 desa.
Selanjutnya, Kecamatan Kapas 4 desa, Kecamatan Kedewan 1 desa, Kecamatan Kedungadem 6 desa, Kecamatan Malo 13 desa, Kecamatan Margomulyo 2 dan Kecamatan Ngambon 1 desa.
Juga di Kecamatan Tambakrejo 10 desa, Kecamatan Temayang 2 desa, Kecamatan Trucuk 3 desa, Kecamatan Balen 11 desa, Kecamatan Bubulan 2 desa dan Kecamatan Kepohbaru 15 desa.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan pentingnya peran strategis Satlinmas dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Menurutnya, ada beberapa poin utama yang wajib dipedomani oleh seluruh anggota Satlinmas selama tahapan Pilkades berlangsung. Diantaranya netralitas dan profesionalitas.
Bupati menegaskan bahwa sikap netral merupakan harga mati bagi setiap anggota Satlinmas. Petugas diminta tidak memihak kepada salah satu kontestan, melainkan berdiri di atas semua calon.
“Tugas utama Satlinmas adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, bukan memengaruhi pilihan warga,” tegas Bupati Wahono.
Bupati asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu menjelaskan Pilkades akan berlangsung serentak di 155 desa, sehingga pemetaan potensi gangguan keamanan harus dilakukan sejak dini. Anggota Satlinmas perlu mengenali titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing serta menjalin koordinasi yang erat dan harmonis bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar situasi lapangan tetap terkendali.
“Seragam dan atribut dikenakan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud komitmen bekerja secara jujur, adil, dan berintegritas,” tegas Bupati Wahono.
Selain menekankan kesiapan operasional di lapangan, Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas personel. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petugas Satlinmas melalui kerja sama dengan BPJS.
Bupati Wahono mengajak seluruh elemen untuk menyatukan tekad demi mewujudkan Bojonegoro yang aman, tertib, dan damai sehingga proses demokrasi maupun pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kesiapsiagaan seluruh jajaran Satlinmas yang hadir dalam kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny menuturkan sebanyak 155 desa akan berakhir masa jabatan kepala desanya dan dijadwalkan menggelar Pilkades serentak di tahun 2027.
“Untuk menjamin keamanan dan kelancaran pesta demokrasi tersebut, penguatan peran Satlinmas dinilai sangat krusial, khususnya dalam hal deteksi dini, pencegahan potensi konflik sosial, serta penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa,” tandasnya.
Peningkatan kapasitas diikuti oleh 214 peserta. Terdiri dari Kasi Trantib Kecamatan, Kepala Pelaksana/Kasi Pemerintahan Desa, serta perwakilan Satgas Linmas. Hadir sebagai narasumber dari Forkopimda, DPMD, serta Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro.(red)





