SuaraBanyuurip.com – Program Angkutan Pelajar Gratis atau “Apel Gratis” di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur banyak diminati. Program tersebut akan dilanjutkan lagi pasca libur lebaran Idulfitri 2026, setelah berhenti beroperasi awal tahun ini karena terkendala administrasi.
Program angkutan pelajar gratis telah suskses dilaksanakan Pemkab Bojonegoro pada 2025. Tercatat sebanyak 4.903 siswa dari 88 lembaga pendidikan, serta memberi layanan khusus 13 lembaga pendidikan disabilitas.
Ada 107 armada yang dioperasikan dengan melayani 7 rute utama di wilayah perkotaan dan kecamatan (Baureno, Padangan, Temayang, Tambakrejo, Kalitidu, Ngasem, hingga Sumberrejo).
Melihat tingginya minat pelajar dan respon orang tua, Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro akan mengoperasikan angkutan pelajar pasca libur Lebaran 2026. Bagi masyarakat, layanan ini bukan sekadar fasilitas transportasi gratis, melainkan solusi keamanan bagi anak-anak agar tidak perlu mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah.
“Awal tahun kemarin memang sementara kita hentikan karena proses administrasi. Program ini akan kami lanjutkan setelah libur lebaran Idulfitri,” kata Kepala Dishub Kabupaten Bojonegoro, Welly Fitrama.
Welly menjelaskan, program angkutan pelajar gratis telah masuk dalam skema pendanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026.
“Kami memahami harapan besar dari para orang tua dan siswa. Saat ini kami sedang mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi dan mekanisme operasional,” tutur mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro ini.
Penyelesaian dokumen ini sangat krusial agar operasional angkutan di lapangan memiliki payung hukum yang kuat dan standar layanan yang terjaga. Apalagi, program Apel ini telah sukses dilaksanakan pada 2025 lalu.
“Program ini sebagai komitmen Pemkab untuk memberikan kemudahan akses transportasi kepada para pelajar dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di usia pelajar,” tegas Welly.
Pihaknya mengimbau para orang tua untuk bersabar selama proses transisi administrasi ini berlangsung, sembari memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.(red)
