SuaraBanyuurip.com – Ancaman krisis ekonomi global dan fenomena iklim disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kabupaten penghasil migas terbesar di Indonesia mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan. Sejumlah strategi disiapkan diantaranya memaksimalkan perlindungan lahan sawah, akurasi data geotagging, dan efisiensi biaya produksi,
Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga BBM dunia yang diprediksi akan memicu kenaikan harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Ketahanan pangan ini menjadi satu-satunya katup penyelamat ekonomi daerah. Untuk LP2B akan terus kita perluas,” tegas Nurul saat rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendapa Malowopati Bojonegoro, Senin (16/3/2026).
Luas sawah yang terlindungi di Kabupaten Bojonegoro sekarang ini baru mencapai 43.000 hektare. Sementara target dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 93.000 hektare.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang atau RTRW yang prosesnya dimulai pada April ini,” tandas Nurul.
Pemkab Bojonegoro, lanjut dia, mendukung akurasi data dengan menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro.
Meskipun secara administratif status PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul menekankan agar mereka tetap bekerja sepenuh hati untuk masyarakat Bojonegoro.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Senada disampaikan Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani. Ia menjelaskan tantangan ke depan cukup berat, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada bulan Juni mendatang. PPL diminta aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air guna menghindari kerugian akibat kekeringan.
Selain perlindungan lahan sawah, Pemkab juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Berkaca dari keberhasilan di daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai jauh lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
“Melalui sinergi perlindungan lahan yang masif, akurasi data geotagging, dan efisiensi biaya produksi, kami optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global,” tandas Zaenal.(red)
