Pemerintah Pastikan Ketahanan Energi Nasional Aman di Tengah Gejolak Global ‎

SuaraBanyuurip.com — Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dalam kondisi aman meski terjadi gejolak geopolitik global yang memengaruhi pasar energi dunia.
‎
‎Saat ini, ketahanan stok BBM Indonesia berada pada kisaran 23–28 hari. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, serta berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia di level USD 95–100 per barel.
‎
‎Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, menyampaikan bahwa dampak konflik tersebut dirasakan secara global, terutama oleh negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Salah satu faktor utama adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang merupakan jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG dunia.
‎
‎Penutupan jalur strategis tersebut dilaporkan menahan sekitar 150 kapal, sehingga memicu ketidakpastian pasokan energi global.
‎
‎“Indonesia masih bergantung pada impor, dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel. Namun demikian, stok BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali,” ujar Hangga dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com, Rabu (25/3/2026).
‎
‎Mas Hangga, sapaan akrabnya, menegaskan, bahwa angka ketahanan BBM selama 27–28 hari tidak berarti Indonesia hanya mengandalkan cadangan statis. Produksi kilang domestik dan impor energi tetap berjalan secara berkelanjutan.
‎
‎Pemerintah juga terus melakukan diversifikasi sumber impor dari berbagai kawasan, seperti Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, dan Australia, guna menjaga stabilitas pasokan.
‎
‎Selain itu, pemerintah tengah memperkuat infrastruktur energi melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak (storage) di Sumatra. Langkah ini merupakan bagian dari program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
‎
‎Dalam menghadapi potensi krisis energi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Untuk jangka pendek, kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen.
‎
‎Upaya lain meliputi penerapan Work From Anywhere (WFA), peningkatan penggunaan transportasi umum, percepatan adopsi kendaraan listrik, serta dorongan efisiensi energi di tingkat masyarakat.
‎
‎Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Program tersebut mencakup pengembangan energi panas bumi, tenaga surya, dan bayu, serta penguatan program biodiesel dari B40 menuju B50.
‎
‎Pemerintah juga menjalankan program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pengembangan dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG dan kajian penggunaan kompor listrik turut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan impor energi.
‎
‎“Transisi energi ini merupakan bagian dari komitmen nasional sejak Paris Agreement, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, serta target Net Zero Emission 2060,” jelas Hangga.
‎
‎Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Stok BBM dan Liquid Petroleum Gas (LPG) dipastikan aman, sementara harga tetap stabil.
‎
‎“Kami terus memantau kondisi di lapangan setiap hari serta berkoordinasi lintas kementerian dan dengan negara mitra untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga,” pungkasnya.(red)
‎