SuaraBanyuurip.com – Akademisi Bale Parawangsa Bojonegoro, Jawa Timur, merancang model operasi sanggar untuk pemajuan kebudayaan di tingkat akar rumput. Inisiatif ini dipandang perlu sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran sanggar seni agar tidak sekadar sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan pengetahuan budaya yang berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sanggar menghadapi tantangan serupa, yakni keterbatasan manajemen, minimnya dokumentasi kegiatan, serta belum terbangunnya sistem distribusi karya dan pengetahuan.
Menjawab persoalan tersebut, maka dianggap relevan bila sistem operasi sanggar harus dirancang memiliki fungsi khusus yang bertugas mengelola aspek operasional, administratif, hingga pengembangan program berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Direktur Akademi Bale Parawangsa, Ramon Pareno mengatakan, gagasan perancangan operator sanggar mulai mendapat perhatian sebagai pendekatan baru dalam memperkuat ekosistem kebudayaan di tingkat komunitas.
Menurut Ramon, selama ini banyak sanggar berjalan dengan semangat kuat, namun belum didukung sistem pengelolaan yang memadai.
“Sanggar sering kali bertumpu pada figur, bukan sistem. Ketika orangnya tidak aktif, aktivitas sanggar ikut meredup. Di sinilah pentingnya operator sebagai fungsi, bukan sekadar peran tambahan,” ujar salah satu penggagas model tersebut.
Ramon menjelaskan bahwa operator sanggar dirancang sebagai simpul kerja yang menghubungkan berbagai aspek dalam ekosistem budaya. Mulai dari pengarsipan kegiatan, perencanaan program, hingga membuka akses jejaring dan pendanaan. Hal itu tentu akan diikuti dengan dampak terbenetuknya ritme kerja yang lebih stabil dan terukur.
“Operator ini bukan ‘admin’ dalam pengertian sempit. Ia adalah pengelola pengetahuan. Ia mencatat, membaca, lalu mengembangkan arah sanggar. Jadi ada kesinambungan, tidak putus di generasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Ramon menekankan bahwa pendekatan ini tidak bersifat seragam. Setiap sanggar perlu merancang operatornya sesuai dengan konteks lokal masing-masing.
“Tidak bisa disamaratakan. Sanggar di desa dengan basis ritual tentu berbeda dengan sanggar di kota yang berbasis kebutuhan ekonomi untuk pertunjukan. Operator harus memahami lanskap itu,” jelasnya.
Dalam praktiknya, Akademi Bale Parawangsa tengah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menerapkan gagasan tersebut. Yakni mencakup manajemen dasar, dokumentasi budaya, hingga strategi pengembangan program dengan mengintegrasikan pendekatan observasi lapangan dan pencatatan etnografis sederhana agar praktik budaya tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipahami.
Sebagai pilot projectnya, Akademi Bale Parawangsa menempatkan saah satu desa yang ada di kawasan timur Bojonegoro menjadi Living Lab-nya. Desa tersebut dipilih karena termasuk sebagai kawasan yang relatif minim potensi daya tarik alamnya.
Ramon juga menyoroti potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari pengelolaan sanggar yang lebih tertata.
“Kalau dikelola dengan baik, sanggar bisa mengembangkan kelas, pertunjukan, bahkan paket wisata budaya. Ini bukan komersialisasi yang dangkal, tapi cara agar praktik budaya tetap hidup dan punya daya dukung,” katanya.
Pihaknya menilai bahwa keberadaan simpul-simpul di akar rumput yang kuat akan menjadi daya tarik tersendiri. Dengan pendekatan ini, sanggar tidak lagi hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga pusat pengelolaan pengetahuan dan penggerak kebudayaan yang berkelanjutan. Selain skema operator selama dua tahun, juga akan dikembangkan model sarana dan prasarana yang bersifat modular.
“Di lokasi juga akan didirikan model modular yang dapat digunakan dan dapat juga ditularkan. Semacam model bangunan yang tidak membebani keuangan desa, melainkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi desa,” tutupnya.
Sementara itu, pihak desa setempat menyambut gembira upaya tersebut. Terlebih saat ini kondisi keuangan di desa masih belum memungkinkan untuk hal-hal semacam itu, menyusul kebijakan efisiensi anggaran dan penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada Koperasi Desa Merah Putih.(red)
