Oleh: Farhan Alif Ujilast
Dalam beberapa waktu terakhir, film Pesta Babi (selanjutnya disebut PB) menjadi pusat perhatian banyak masyarakat. Perhatian itu salah satunya akibat beberapa aksi pembubaran dan intimidasi. Berdasarkan data sementara Watchdoc, kegiatan nonton bareng PB setidaknya telah mengalami 21 intimidasi, terhitung sejak pemutaran 9 April – 8 Mei 2026. Alasan yang digunakan cukup sederhana, keamanan dan ketertiban.
Arya Wijaya Pramodha Wardhana, dosen dan peneliti di FISIP Universitas Airlangga melalui tulisannya di Kompas (12/5), menyoroti intimidasi pemutaran PB yang turut melibatkan aparat militer. Menurutnya, ruang kebebasan berdialektika yang seharusnya steril itu justru mengalami represi dari tangan-tangan bersenjata. Ia mengkhawatirkan bahaya psikologis dari intimidasi tersebut, yaitu lumpuhnya keberanian sipil.
Masyarakat akan menjadi entitas yang penakut. Sehingga pasif dan kehilangan otonomi kognitif dalam mengkritisi realita sosial. PB sendiri sebenarnya juga memperlihatkan bagaimana negara mengerahkan militer sebagai representasi kekuatan mutlak untuk memuluskan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Ini merupakan kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun dalam sejarah 60 tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi operasi militer, namun situasi kali ini dapat dikatakan yang paling sulit.
Militerisme: Sejarah yang Terus Berulang
PB mempertegas bahwa militerisme di Indonesia bukanlah barang baru. Ada pola serupa yang mengakibatkan sejarah yang terus berulang. Jejak ini bisa ditarik jauh dari operasi Trikora 1962, kebijakan Bersih Diri Bersih Lingkungan pasca 1965, hingga penghilangan aktivis 1996 – 1998 yang masih menyisakan luka.
Juga jangan lupakan bagaimana kritik Watchdoc yang serupa dalam film dokumenter tahun 2019, Sexy Killers. Militer mengawal PSN bukan semata-mata untuk urusan teknis pertahanan dan keamanan, tetapi untuk memukul siapa saja, termasuk masyarakat yang dianggap menghalangi proyek.
Kehadiran militer di Papua Selatan tidak dianggap sebagai upaya menciptakan keamanan oleh masyarakat adat setempat. Misalnya dalam salah satu cuplikan PB, seorang perempuan dari Marga Kwipalo memiliki pandangan yang cenderung berbalik. Lokasi Korem yang dibangun satu area dengan pemukiman adat justru menciptakan rasa tidak aman bagi mereka.
Awalnya Distrik tempat ia tinggal sangat aman, hingga pendirian Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) 817. Alih-alih memberi rasa aman, tentara dari institusi militer tersebut malah memukuli warga. Jadi, pertanyaan mendasarnya: apakah ini murni demi keamanan warga atau justru pengawasan yang membatasi gerak mereka?
Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 85 Tahun 2025, memerintahkan penambahan batalion baru yang bahkan melebihi jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Ini sangat berkolerasi dengan kondisi Papua saat ini yang ditekan oleh aktivitas militer dalam jumlah besar. Rata-rata di daerah Indonesia, satu prajurit menjaga 696 penduduk. Akan tetapi di Papua, satu prajurit untuk 100 penduduk saja. Itu artinya, masyarakat Papua harus menghadapi kekuatan yang lebih besar.
Pemberadaban ala Kolonial
Film PB menyematkan sub-judul “Kolonialisme di Zaman Kita”. Agaknya kalimat tersebut serupa dengan kajian Edward Said dalam buku Orientalism (1978). Kajian itu membongkar cara pandang Barat terhadap dunia Timur. Barat sering kali menempatkan Timur sebagai entitas yang irasional, pasif, eksotis, dan tidak mampu mengatur diri sendiri. Framing ini kemudian digunakan sebagai justifikasi moral untuk menata dunia Timur.
Pola “pemberadaban” ini sebenarnya adalah luka lama yang terjadi dalam sejarah Nusantara. Dahulu, pemerintah kolonial berusaha mengubah standar agama, sastra, falsafah, hingga kebudayaan bangsa ini karena dianggap kurang berperadaban menurut standar universal mereka. Ironisnya, logika serupa kini justru dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua.
PB memperlihatkan bagaimana konsep Swasembada Pangan dirancang secara teknokratis di Jakarta. Namun, realita lapangan di Papua sungguh berbeda. Natalis Buer, seorang petani padi milenial dari Distrik Tanah Miring, mengkritik pemerintah yang mempersempit definisi pangan. Natalis yang menggarap sawah hasil program pemerintah itu mulai mengalami bencana ekonomi. Ia tidak punya banyak modal untuk benih, pupuk, dan hasil panen.
Senada dengan itu, pengalaman Priska Beni, selama bekerja di perusahaan sawit menunjukkan bahwa industrialisasi tidak serta-merta membawa kesejahteraan. Ia justru merasa lebih sejahtera saat hidup dari hasil hutan dan memancing. Di sini, negara terlihat berusaha menancapkan logika industri dengan menganggap cara hidup masyarakat Papua sebagai sesuatu yang perlu diberadabkan. Padahal masyarakat Papua telah memiliki matematika ekonomi mereka sendiri.
Kegagalan Fungsi Negara
Dari program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi, yang paling menonjol adalah Ketahanan Energi. Selain sawah, sebagaian besar Papua Selatan ditargetkan untuk area perkebunan sawit dan tebu. Pemerintah sedang menggencarkan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Di saat yang sama, untuk memenuhinya perlu 1,7 juta hektar kebun yang memproduksi tebu dan tanaman bioetanol di seluruh Indonesia. 500 ribu hektar sisanya dibuka dengan cara menghabisi hutan Papua.
Kontradiksi ini terekam jelas dalam kesaksian Yasinta Moiwend, perempuan dari Distrik Ilwayab, Merauke. Ketika terbangun di pagi hari, ia mendapati kapal pembawa 2000 alat berat, yang tidak lain untuk menebangi hutan di daerah tersebut. Selain ambiguitas kebijakan lingkungan, negara juga dinilai gagal dalam menjalankan fungsi keterwakilan politik bagi rakyatnya.
Lemahnya peran DPRD setempat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat memaksa Yasinta dan beberapa orang, melakukan perjalanan jauh ke Jakarta demi mencari keadilan. Terakhir, film PB menyadarkan akan kegagalan fungsi negara akibat adanya praktik perburuan rente oleh pejabat negara. PSN di Papua Selatan melibatkan Jhonlin Group, perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad.
Sejumlah menteri kabinet Prabowo merupakan kerabat dan orang yang pernah bekerja di perusahaannya. PB menyoroti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang memang banyak memegang kendali dalam PSN ini. Selain itu, ekspansi investasi ke sektor bioetanol oleh sosok seperti Martias Fangiono semakin mempertegas dominasi oligarki. Kolaborasi antara elit politik dan pemilik modal ini pada akhirnya memicu bencana yang bersifat multidimensi. Mulai dari aspek demokrasi, kemanusiaan, lingkungan, hingga ekonomi dan kebudayaan.
Penulis adalah Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur.
