SuaraBanyuurip.com – Pembangunan akan lebih efektif apabila masyarakat dijadikan subyek, bukan obyek. Artinya, mereka dilibatkan sejak tahap perencanaan mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Wiwik Retnoningsih saat mengisi kuliah praktisi Prodi Administrasi Publik Universitas Bojonegoro (Unigoro) di modern class fakultas, Kamis (25/6/2026).
Wiwik menjelaskan, salah satu cara masyarakat berpartisipasi adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan usulan, menentukan prioritas pembangunan, serta memberikan masukan terhadap program pemerintah agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain musrenbang umum, ada pula musrenbang tematik yang membahas isu-isu khusus. Seperti pemberdayaan perempuan, percepatan penurunan stunting, dan kepemudaan. Forum ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan kelompok-kelompok tertentu juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
“Melibatkan partisipasi masyarakat bukan berarti tidak ada tantangannya. Terutama kurangnya pemahaman mengenai proses perencanaan, serta keterbatasan data pendukung,” ungkap Wiwik.
Dia menambahkan, program pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kolaborasi dengan stakeholders. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dibutuhkan agar pembangun menjadi lebih inklusif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(red)
