SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan revitalisasi Pasar Kota Bojonegoro menjadi salah satu upaya penataan ruang publik sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan. Pasar yang berada di wilayah Ledok Kulon tersebut akan dibangun tiga lantai dengan fasilitas modern.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sapa Bupati Edisi VI yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (3/9/2026). Kegiatan mengusung tema “Penataan Pasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan” dengan subtema “Strategi Mewujudkan Pasar Rakyat yang Nyaman, Tertib dan Berdaya Saing”.
Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto beserta jajaran, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, direktur badan usaha milik daerah (BUMD), serta perwakilan masyarakat.
Sapa Bupati kali ini, diawali pemaparan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro, Satito Hadi, mengenai konsep revitalisasi ruang publik yang menjadi bagian penting dalam mendukung interaksi dan aktivitas sosial masyarakat.
Salah satunya melalui pembangunan kembali Pasar Kota Bojonegoro. Pasar tersebut akan dibangun di atas lahan sekitar 1,2 hektare dengan konsep bangunan tiga lantai, namun tetap mempertahankan ruang terbuka hijau.
“Pasar ini menggunakan luas lahan 1,2 hektare. Pasar yang dibangun tiga lantai nanti tetap menggunakan ruang terbuka hijau,” papar Satito.
Menurut Satito, Pasar Kota nantinya dilengkapi berbagai fasilitas modern. Di antaranya empat eskalator, empat tangga serta ram untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan pedagang. Setiap lantai juga dirancang memiliki area parkir yang sekaligus dapat digunakan untuk aktivitas bongkar muat barang.
“Berdagang di mana pun insyaallah tidak akan menjadi masalah, karena semua lantai bisa dipakai parkir ataupun loading (muat),” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro, Ahmadi, menjelaskan, kondisi pasar tradisional yang kumuh dan tidak tertata menjadi salah satu gambaran yang perlu dibenahi. Penataan diperlukan agar aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
“Pada tahun 2026 ini ada revitalisasi untuk Pasar Kota Bojonegoro, demi merubah keadaan pasar menjadi lebih baik,” tegas Ahmadi.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan kepada Pemkab Bojonegoro. Di antaranya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesejahteraan rakyat, permohonan audiensi terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), usulan penataan Bundaran Jetak, pipanisasi di wilayah Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, bantuan untuk musala, serta pemberdayaan dan penguatan tata kelola ekonomi kerakyatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan, segera merespons permintaan audiensi terkait BKKD dengan menjadwalkan pertemuan.
Terkait revitalisasi Pasar Kota, Wahono menegaskan, kebijakan tersebut berangkat dari keresahan masyarakat. Kondisi pasar yang saat ini dinilai sudah tidak layak menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan pembenahan.
Pria asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu mengatakan para pedagang juga telah dilibatkan dalam proses perencanaan revitalisasi.
“Dalam proses perencanaan pun, kami mengakomodir para pedagang Pasar Kota,” ungkap Wahono.
Menanggapi persoalan kemiskinan yang juga muncul dalam sesi dialog, Wahono mengakui persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Pemkab Bojonegoro saat ini fokus pada sejumlah sektor, antara lain kesehatan, pertanian, dan peningkatan kemandirian ekonomi berbasis keluarga. Program seperti Gayatri dan Domba Kesejahteraan menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk menggeser kemiskinan ini menjadi (peningkatan ekonomi, red.) yang lebih baik. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, kami juga membutuhkan instrumen dari multipihak,” tegasnya.
Wahono menyebut, wilayah dengan tingkat kemiskinan terbesar berada di kawasan selatan Bojonegoro, khususnya wilayah sekitar hutan. Pemkab kini mulai meluncurkan sejumlah program untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Sementara terkait usulan penataan Bundaran Jetak, Wahono menjelaskan, lokasi tersebut berada pada ruas jalan nasional sehingga setiap perubahan membutuhkan izin dari pihak berwenang.
Setelah berdiskusi dengan pihak terkait, Wahono menyatakan sepakat apabila ukuran bundaran tersebut diperkecil.
“Saya sudah minta izin ke jalan nasional untuk mengecilkan bundaran. Nanti kita yang buat, tapi nanti masuk asetnya pemerintah pusat,” tegasnya.
Sedangkan keberadaan tugu yang menjadi ikon Bundaran Jetak, lanjut Wahono, masih akan dikaji lebih lanjut.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah juga menjelaskan, mekanisme penerima manfaat program Gayatri harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan tetap perlu dibangun dan didukung secara berkelanjutan, termasuk bagi para pedagang kaki lima (PKL).
Wahono menegaskan, Pemkab Bojonegoro tidak bermaksud menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan menata agar kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
“Tadi ada rincian dukungan kita terhadap PKL, tetapi mungkin ke depan kota ini akan kita tata biar ikonik, pedagang untung, dan masyarakat juga tidak dirugikan haknya untuk lewat. Nanti kami audiensi dengan PKL, biar tidak semrawut seperti hari ini,” tandasnya.(fin/Adv kominfo)
