SuaraBanyuurip.com – Sebanyak 1.549 pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat bantuan tunai Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2026. Masing-masing memperoleh uang tunai Rp 1.000.000.
Sebelum bantuan diberikan, sebanyak 359 calon penerima bantuan UEP) dari delapan kecamatan mengikuti sosialisasi dan bimbingan. Kegiatan pada Rabu (7/10/2026) di Pendopo Malowopati. Mereka dari Kecamatan Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Tambakrejo, dan Temayang. Sosialisasi digelar mulai tanggal 5 Oktober dan akan berakhir pada 8 Oktober mendatang.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mengatakan, bantuan UEP diberikan kepada masyarakat Desil 1 sampai Desil 5 yang telah memiliki embrio usaha. Bantuan tersebut diharapkan menjadi tambahan modal agar usaha yang sudah berjalan dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap pendapatan keluarga.
“Ini bentuk dukungan pemerintah kepada Bapak-Ibu yang sudah ada embrio usaha. Harapannya bisa menambah modal dan meningkatkan nilai dari usaha yang sudah dibangun,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Mulai dari membeli peralatan, menambah stok dagangan, hingga memperbaiki sarana usaha. Agar mampu meningkatkan kapasitas produksi maupun penjualan.
Bupati Wahono menegaskan, meskipun nilai bantuan yang diterima tidak besar, pemanfaatan secara tepat dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha. Ketika modal digunakan untuk kebutuhan yang produktif, usaha diharapkan semakin berkembang sehingga turut membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerima dan keluarganya.
“Kami hanya mendorong, kami hanya mensupport. Kami berharap apa yang diberikan ini disyukuri, digunakan, dimanfaatkan, dan mampu menambah nilai dari usaha Bapak-Ibu,” jelasnya.
Bupati asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu meminta calon penerima memahami tata cara pemanfaatan bantuan dan menggunakannya sesuai kebutuhan usaha.
“Kami berharap bantuan ini tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi menjadi tambahan modal yang dapat menghasilkan dan mendukung usaha agar terus berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menambahkan dukungan terhadap usaha masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di tengah keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah harus menentukan sektor yang menjadi prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika kita mengelola anggaran, kira-kira apa yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas hari ini adalah bidang kesehatan,” katanya.
Wabup Nurul menjelaskan, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, termasuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penguatan layanan kesehatan tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.
Selain kesehatan, sektor pertanian juga menjadi perhatian karena banyak masyarakat Bojonegoro menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut. Persoalan ketersediaan air, sarana produksi, hingga harga hasil panen menjadi beberapa hal yang perlu terus ditangani.
Wabup juga mendorong agar usaha masyarakat dapat berkembang dan naik kelas. Menurutnya, penguatan usaha menjadi penting karena usaha yang berkembang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan.
“Kalau panjenengan punya usaha, tentu ingin naik kelas. Maka usaha yang sudah ada ini harus kita dorong supaya berkembang,” tuturnya.(red)
