SuaraBanyuurip.com – Pemerintah pusat mendorong percepatan kemandirian gula nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menargetkan perluasan area tanam tebu sebesar 2.597,5 hektar (Ha)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Zaenal Fanani menjelasakan, pengembangan kawasan tebu di Bojonegoro merupakan dukungan terhadap target nasional yang mencapai sekitar satu juta hektare.
Target perluasan area tanam tebu di Kabupaten Bojonegoro telah ditetapkan seluas 2.597,5 hektare. Berdasarkan pemetaan, masih terdapat potensi pengembangan kawasan tebu seluas 172,44 hektare yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro.
“Pencapaian targetnya hingga September 2026 ini masih menghadapi sejumlah tantangan,” kata Zaenal saat sosialisasi pengembangan kawasan tebu di ruang Angling Dharma gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (5/9/2026).
Sementara itu dari target pengembangan seluas 500 hektare, telah terealisasi sekitar 220,66 hektare. Selain itu, masih terdapat potensi pengembangan tambahan sekitar 28,98 hektare di sejumlah wilayah.
Menurut Zaenal, kondisi ini menunjukkan masih adanya deviasi antara target dan realisasi. Karena itu, optimalisasi potensi lahan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pengembangan kawasan tebu.
Pemerintah daerah juga terus mendorong sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar memperoleh informasi serta dukungan yang dibutuhkan dalam budidaya tebu. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong perluasan kawasan berdasarkan potensi riil di lapangan.
Pengembangan tebu juga tidak hanya diarahkan untuk menambah luasan tanam. Pemerintah berharap komoditas tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perekonomian daerah.
“Sekaligus mendukung agenda kemandirian gula nasional,” tegas pria asli Blitar, Jawa Timur itu.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), petani, serta perangkat daerah terkait dalam memetakan dan mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan komoditas tebu di Bojonegoro.
Menurut Wabup Nurul, HKTI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian. Karena itu, koordinasi antara HKTI, pemerintah daerah, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) perlu terus diperkuat.
Wabup Nurul menjelaskan, salah satu target yang menjadi perhatian adalah pengembangan tanaman tebu di Bojonegoro sluas 2.597,5 ha. Sementara itu, pemerintah daerah juga melihat potensi pengembangan yang lebih luas melalui optimalisasi lahan yang tersedia.
Menurut Nurul Azizah, peluang pengembangan tebu di Bojonegoro masih terbuka lebar. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, termasuk kawasan yang berada dalam skema kerja sama pengelolaan lahan.
“Kita melihat potensinya sebenarnya banyak sekali. Ketersediaan lahan untuk pengembangan tebu masih banyak,” jelas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro itu.
Pemkab Bojonegoro, lanjut Wabup Nurul, akan terus melakukan pemetaan bersama pihak terkait untuk mengidentifikasi lahan potensial. Juga menyiapkan langkah sejak dini terhadap lahan yang masa kerja samanya dengan pihak lain akan berakhir, sehingga dapat diarahkan menjadi kawasan produktif.(red)
