SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Tata kelola hulu minyak dan gas bumi (migas), wilayah kerja, hingga program pemberdayaan masyarakat dipaparkan dalam agenda yang dihelat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) bersama Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) Zona 11 dan 12.
Acara ini bertajuk Media Class Pertamina EP Cepu Z11-Z12 2026 dipusatkan di Bojonegoro. Puluhan wartawan dari Bojonegoro, Blora, dan Tuban, dijadwalkan mengikuti kegiatan selama tiga hari ke depan. Sejak Senin sampai dengan Rabu, 16-18 November 2026.
Hari pertama, para jurnalis dari daerah yang disingkat secara akronim sebagai Bolaratu mendapat dua paparan materi. Paparan pertama disampaikan oleh Analis Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Singgih Perdana. Materi ke dua disampiakan oleh Head Communication Relation & CID Zona 11 Pertamina EP Cepu, Achmad Setiadi,l.
Singgih Perdana membuka paparan dengan tema Hulu Migas di Balik Keseharian Kita. Ia menegaskan, hidup tanpa migas bukan hanya soal bahan bakar minyak (BBM).
Dari total olahan minyak mentah, 54 persen justru dialokasikan untuk sektor non-BBM seperti petrokimia, plastik, tekstil, pupuk, cat, hingga casing handphone. Hanya 46 persen yang digunakan sebagai gasoline.
Selain itu, Singgih juga menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, untuk daerah. DBH minyak dibagi 84,5 persen untuk pusat dan 15,5 persen untuk daerah, sedangkan DBH gas dibagi 69,5 persen untuk pusat dan 30,5 persen untuk daerah. Perhitungannya menggunakan skema T-1, yakni 90 persen alokasi tetap ditambah 10 persen kinerja.
Wilayah Bolaratu yang meliputi Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Rembang sebagai daerah penghasil mendapatkan porsi besar DBH Migas. Efek bergandanya terlihat dari keterlibatan BUMD melalui Participating Interest (PI) 10 persen di WK Cepu dan WK Tuban, peningkatan PDRD dan rantai pasok lokal, serta Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Realisasi PPM 2025 di wilayah Bolaratu tercatat lebih dari USD 2 juta atau lebih dari Rp 36 miliar.
“Bolaratu merupakan jantung energi nasional,” lanjut Singgih.

Sementara itu, Achmad Setiadi memaparkan perkembangan pengelolaan wilayah kerja hulu migas PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui Subholding Upstream, termasuk kegiatan operasi di Kabupaten Bojonegoro. Pada 2025 PHE mengelola 40 wilayah kerja domestik, terdiri atas 21 wilayah kerja operator dan 19 nonoperator. Selain itu, terdapat empat wilayah kerja nonoperator di luar negeri yang tersebar di 11 negara dan empat benua.
Di wilayah Jawa Timur, kegiatan operasi hulu migas Pertamina antara lain berada di Zona 11 dan Zona 12. Zona 11 memiliki tujuh lapangan, yakni Randugunting, WMO, Poleng, Tuban East Java (TEJ), Sukowati, Alas Dara Kemuning (ADK), dan Cepu. Wilayah kerja Zona 11 mencakup area seluas 50.445 kilometer persegi yang melintasi dua provinsi dan 13 kabupaten/kota.
Sementara itu, Zona 12 mencakup Lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) dan wilayah kerja Banyu Urip. Untuk Lapangan JTB, area operasinya berada di Kabupaten Bojonegoro, meliputi Kecamatan Gayam, Ngasem, Tambakrejo, dan Purwosari.
Lapangan JTB dioperasikan PT Pertamina EP Cepu (PEPC), anak usaha PHE yang bergerak di bidang hulu migas di Blok Cepu. Perusahaan tersebut berdiri pada 14 September 2005. Proyek JTB juga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. (fin)




