SuaraBanyuurip.com – Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dinilai lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan geothermal atau energi panas bumi bisa menciptakan ribuan lapangan kerja dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar. Jumlahnya mencapai 23.742 Megawatt (MW). Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia.
Saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global. Dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW). Posisi Indonesia ini hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.
“Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (18/11/2026).
Bahlil berharap pengembangan geothermal ke depan dapat memberikan kontribusi semakin besar terhadap bauran energi nasional. Dengan potensi geothermal Indonesia mencapai sekitar 23.202,77 megawatt (MW) dan kapasitas terpasang 2.776,39 MW, pemerintah menargetkan pemanfaatan energi panas bumi dapat memberikan kontribusi minimal 15 persen terhadap total energi nasional pada 2050.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menegaskan, pengembangan panas bumi sebagai salah satu upaya transisi energi bersih untuk mendukung pencapaian target emisi nol karbon 2060. Juga mendukung tercapainya kedaulatan energi nasional.
Eni menjelaskan, pengembangan panas bumi berkelanjutan atau sustainable geothermal development harus dilaksanakan melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu contohnya adalah pengembangan pemanfaatan langsung panas bumi untuk pemandian air panas, pengolahan hasil pertanian, atau objek wisata edukatif, yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar sejak awal pengembangan proyek.
Menurut Eny, panas bumi lebih dari sekedar penyedia energi bersih, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi bisnis dan industri. Meliputi pemanfaatan langsung panas bumi, produksi hidrogen hijau, perdagangan karbon, ekstraksi mineral bernilai tinggi, hingga pengembangan ekowisata berbasis panas bumi.
Pada aspek ekonomi, proyek panas bumi memberikan manfaat nyata antara lain penyerapan lebih dari 5.200 tenaga kerja profesional secara langsung dan sekitar 900.000 tenaga kerja tidak langsung melalui multiplier effect.
Di tengah kekhawatiran masyarakat soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), para ahli menegaskan bahwa PLTP merupakan salah satu energi paling aman dan ramah lingkungan, selama dikelola sesuai standar yang berlaku.
Panas bumi adalah energi yang berasal dari panas di dalam bumi. Berbeda dengan batu bara atau solar. PLTP tidak membakar apapun untuk menghasilkan listrik. Listrik dihasilkan dari uap panas bumi yang memutar turbin, lalu uap tersebut dikembalikan lagi ke dalam bumi.
Berikut Penjelasan Ilmiahnya:
1. Emisi Sangat Kecil, Tidak Ada Asap Hitam
PLTP tidak menghasilkan asap hitam seperti PLTU batu bara. Emisi karbon dioksida (CO2) PLTP hanya sekitar 30-80 gram per kWh, jauh di bawah PLTU batu bara yang mencapai 900-1.000 gram per kWh.
Artinya, PLTP 15 kali lebih bersih dibandingkan batu bara. PLTP juga tidak menghasilkan abu batu bara yang mencemari udara dan tanah.
2. Air Digunakan, Lalu Dikembalikan Lagi ke Bumi
Dalam prosesnya, PLTP menggunakan air panas dari dalam bumi. Setelah uapnya dipakai untuk memutar turbin, air tersebut tidak dibuang ke sungai.
Air tersebut disuntikkan kembali ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi. Sistem ini disebut sistem tertutup. Tujuannya agar cadangan air panas bumi tetap terjaga, dan air tanah milik warga tidak terganggu.
Sistem ini sudah diterapkan lebih dari 40 tahun di PLTP Kamojang, Garut, dan terbukti sumur warga di sekitarnya tetap berfungsi dengan baik.
3. Gas H2S Dikendalikan Dengan Teknologi
Uap panas bumi mengandung gas Hidrogen Sulfida (H2S) yang berbau seperti telur busuk. Gas ini memang berbahaya jika terhirup dalam jumlah besar.
Namun, pada PLTP modern, gas H2S tidak dilepas ke udara begitu saja. Gas tersebut diolah melalui sistem _gas abatement system_ dan _scrubber_, sehingga kadar yang keluar ke udara berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Setiap PLTP juga wajib memasang alat pemantau H2S selama 24 jam, dan memiliki prosedur evakuasi jika terjadi kebocoran.
Kejadian di beberapa lokasi di masa lalu terjadi karena lemahnya pengawasan dan belum diterapkannya teknologi modern secara penuh. Saat ini, standar keselamatan PLTP di Indonesia sudah mengacu pada standar internasional.
4. Tidak Menyebabkan Gunung Meletus
Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah PLTP dapat memicu letusan gunung berapi. Secara ilmiah, hal ini tidak benar.
Pengeboran PLTP hanya mencapai kedalaman 1,5 hingga 3 kilometer. Sedangkan kantong magma gunung berapi berada pada kedalaman 5 hingga 10 kilometer. Jarak tersebut sangat jauh.
Justru dengan dikeluarkannya uap secara terkendali, tekanan gas di bawah gunung dapat berkurang.
5. Lahan Yang Dibuka, Dikembalikan Lagi
Pembangunan PLTP memang membutuhkan pembukaan lahan untuk sumur, pipa, dan gedung pembangkit. Namun, luas lahan yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibandingkan PLTU batu bara atau PLTA.
Untuk 1 MW listrik, PLTP hanya membutuhkan sekitar 0,4 hektar lahan. Sedangkan PLTU batu bara membutuhkan lahan tambang yang jauh lebih luas.
Setelah pembangunan selesai, perusahaan wajib melakukan reklamasi dan penghijauan kembali di area yang tidak digunakan.
6. Diawasi Berlapis
PLTP di Indonesia diawasi oleh beberapa lembaga sekaligus: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah, serta lembaga independen.
Setiap PLTP wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan wajib melaporkan hasil pemantauan lingkungan secara berkala kepada masyarakat.





