BUMD Bojonegoro dan Blora Dukung BBG

SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho

Jakarta – Langkah pemerintah melibatkan daerah dalam pengelolaan industri hilir migas khususnya konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) mendapat sambutan positif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Cara ini dinilai akan lebih memaksimalkan peran BUMD dan kandungan lokal dalam industri hilir migas.

PT. Bangkit Bangun Sarana (BBS), BUMD Bojonegoro, misalnya, telah memperoleh jatah pengolahan gas dari gas ikutan di Lapangan migas Sukowati, Blok Tuban, yang dioperati Join Operating Body Pertamina – PetrChina East Java (JOBP-PEJ), sebanyak 10 Meter Standar Cubic Feed Day (MMSCFD) dari  24 juta MMSCFD gas yang dihasilkan di sumur tersebut.  Gas tersebut diantaranya akan diolah BBS menjadi condensat, LPG dan LNG. 

Sesuai harga jual beli gas yang disepakati, BBS membeli gas tersebut senilai 120 juta setiap harinya. Sekarang ini, BBS tinggal menunggu satu tandatangan jual beli gas dari empat pemegang saham JOB P-PEJ, yakni Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP Tuban, Pertamina EP Tuban East Java, dan Petrochina Internasional, untuk memulai pembangunan fasilitas pengolahan gas.

“Tinggal menunggu satu tandatangan saja.  Kita targetkan pembangunan konstruksi  berlangsung delapan bulan,” kata Deddy Afidick, Direktur Utama BBS, usai menandatangani nota kesepahaman konversi BBM ke BBG di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC) di sela pameran Indonesian Petroleum Assosiasion (IPA) ke 36, Rabu (24/5).

Secara finansial, pembangunan pabrik pengolahan gas di Dusun Plosolanang, Desa Campuerejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, itu tidak ada masalah. Sebab Konsorsium PT. Inter Media Energy – PT. Niaga Gema Teknologi sudah menyiapkan biaya maupun teknisnya. 

“Kita sudah menyiapkan investasi sebesar USD 35 juta – USD 40 juta untuk membangun pabrik pengolahan gas bersama BBS. Sekarang ini sudah tahap finalisasi pengecekan peralatan,” sambung Briliantoro, Direktur Utama PT. Intermedia Energy yang ketika itu turut mendampingi Dirut PT. BBS.

Dia menjelaskan, sistim kerjasama yang digunakan dalam pengolahan gas ini adalah memaki dua mekanisme. Yakni  kerjasama jual beli gas dan pengolahan.  Dengan pembagian keuntungan untuk lima tahun kedepan 70 persen investor dan 30 persen BUMD. Pola bagi hasil ini akan meningkat setelah lima tahun dengan porsi 60 persen investor dan 40 persen BUMD.

“Dalam kerjasama ini BUMD langsung mendapat bagi hasil. Tidak menunggu modal kita kembali lebih dulu,” sergahnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PT Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya menjelaskan,  BPE memperoleh jatah gas dari  Lapangan Sumber, Blok Gundih, di Desa Sumber,  Kecamatan Kradenan yang dikelola Pertamina EP sebanyak 1  MMSCFD. Gas tersebut merupakan bagian dari produksi gas untuk Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ). Hanya saja hingga kini sumur gas tersebut belum berproduksi, baru pembangunan tapak sumur.

“Ini untuk program city gas,” ujar Christian yang ketika itu mampir di stand ExxonMobil dalam pameran IPA.

Dia menjelaskan, program city gas itu untuk memenuhi kebutuhan gas bagi  4 ribu kepala keluarga (KK) di Desa Sumber yang menjadi derah Ring I Lapangan Sumber. Sesuai skenario, program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) itu akan mulai dilaksanakan pembangunan konstruksinya pada 2013 dan 2014 produksi.

“Untuk biayanya dari alokasi anggaran Kementerian ESDM sebesar  Rp. 30 milyar hingga Rp. 40 milyar,” jelas pria berkacamata ini.

Rencananya, BPE juga akan mengajukan tambahan gas sebanyak 3 MMSCFD dari Blok Gundih kepada Menteri ESDM dan BP. Migas untuk diproduksi menjadi CNG.  Kedua daerah ini akan semakin dapat terlibat maksimal di usaha hilir migas karena memiliki potensi migas yang cukup besar yakni, Sumur Gas Jambaran, Blok Cepu  yang dioperatori Mobil Cepu Limited (MCL) maupun Lapangan Blok Gundih milik Pertamina EP.