SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban menanggapi serius kabar tentang masuknya Tuban sebagai kota dengan buta aksara tertinggi ke 12 di tanah air. Non Goverment Organizatio (NGO) yang juga bergerak di bidang pendidikan alternatif ini menilai, kekagetan kalangan DPRD Tuban itu terkait masalah itu sangat terlambat.
Menurut KPR isu tingginya angka buta aksara di Tuban sebenarnya sudah santer sejak tahun 2009 lalu. Kala itu Tuban menduduki peringkat 3 angka buta huruf nasional, namun tak ada reaksi apa-apa dari kalangan DPRD setempat. Â Â Â
“Kalau baru shock sekarang, berarti selama ini mereka tidur,†ungkap Direktur KPR, Nunuk Fauziah, saat ditemui di kantornya, Selasa (11/9/2012).
Perempuan aktivis ini mengungkapkan, pada tahun 2009 lalu pemerintah mengumumkan Tuban masuk pada zona merah dengan peringkat ke 3. Tetapi saat itu tidak ada satu pun anggota Dewan dari Tuban yang bereaksi menanggapinya.
Bahkan, tambah dia, saat itu ada salah satu anggota Dewan dari salah satu komisi yang membidangi masalah pendidikan tidak percaya dengan angka yang ditunjukkan KPR. Padahal, data yang diungkapkan KPR berdasarkan pendataan dan pemetaan di beberapa desa di Kabupaten Tuban.
“Lha selama ini kerja mereka apa, kalau baru shock sekarang melihat kenyataan itu,†sergah Nunuk.
Fenomena Dewan yang seperti itu menunjukkan kalau selama ini mereka tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat. Termasuk juga kurang berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang selama ini melakukan penanganan langsung kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah dan komisi yang membidangi masalah ini yang paling bertanggung jawab terkait tingginya jumlah buta akksara di Tuban.
Lebih lanjut Nunuk mengatakan, saat ini Tuban masih menjadi kota dengan buta aksara tertinggi, bahkan masih bisa di kategorikan masuk pada zona merah. Untuk itu hendaknya Disdikpora dan DPRD Tuban bersinergi dalam penanganan ini. Teknisnya dengan tidak memberikan program Keaksaraan Fungsional (KF) pada sembarang pihak yang kurang berkompeten.
“Temuan di lapangan, ada pelaksana progam yang hanya melakukan proses belajar seminggu sekali,†tegas perempuan anggun yang semampai ini. Â
Ditanya tentang pernyataan Kepala Disdikpora Tuban Sutrisno, tentang masalah ini dengan mengatakan angka Buta Aksara sudah jauh berkurang selama lima tahun terakhir, Nunuk menyanggah dengan mengatakan, hendaknya keberhasillan penanganan Buta Aksara ini tidak didasarkan pada perhitungan statistic saja, tetapi juga didasarkan pada peningkatan kualitas warga belajar.
â€Yang penting kan kualitas warga belajar, bukan angka,†demikian ungkap Nunuk. (edp/tbu)