SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Keputusan PT Metro Multi Powerindo (MMP) merumahkan sekira 420 securitynya beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam Bojonegoro Institute (BI). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Bojonegoro, Jawa Timur, yang konsen di bidang migas ini menilai, nasib malang yang menimpa ratusan security MMP itu dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kurang mempersiapkan tenaga kerja (Naker) lokal.
Peneliti Senior BI, Mustofirin mengatakan, seharusnya Pemkab Bojonegoro menyediakan tempat bagi para security tersebut meskipun antara PT MMP dengan operator migas Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL) yang menjadi sasaran utama dalam penyaluran tenaga keamanan yang dianggap mampu menyerap naker lokal tidak menemukan titik temu kerja sama.
“Meskipun PT MMP dan MCL adalah Bisnis To Bisnis, Pemkab harus ikut mendorong,” tegasnya.
Menurut dia, kasus yang menimpa ratusan security MMP itu merupakan salah satu cerminan implimentasi Peraturan Daerah (Perda) Konten Lokal No 23/ 2011 tentang Konten Lokal yang belum maksimal dan patut di kaji ulang. Sebab ada kesan memaksakan adanya Perda Konten Lokal.
“Semua anggota security ini kan dari lokal,dari Ring 1 wilayah Blok Cepu tapi kenapa bisa gagal dengan pemulangan mereka? Padahal security ini untuk tenaga skill apalagi yang diatasnya skill? kemungkinan tidak akan bisa masuk di proyek migas,” ungkap Firin-panggilan akrab Mustofirin.
Dia juga menilai, penyertaan lokal dalam tenaga kerja di proyek migas masih minim sebagai bentuk bahwa lokal masih belum siap, meskipun dalam kasus PT MMP segi bisnisnya tidak ada yang salah. Namun begitu, BI berharap MMP tetap mengambil peluang sehingga tidak membiarkan ratusan security itu menjadi pengangguran.
“MMP harus bertanggung jawab dengan semua karyawannya,” tandasnya.
Firin juga mengingatkan kepada Pemkab Bojonegoro agar kasus seperti security PT MMP tidak terulang lagi. Karena itu harus ada evaluasi ulang agar tidak terjadi konflik sosial dikemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Bojonegoro, Iskandar mengungkapkan, PT MMP telah memberikan seluruh data security yang berada di bawah naungan mereka untuk didaftarkan Angkatan Kerja (AK 1) dan masuk data base.
“Tapi masih ada sebagian yang persyaratannya untuk mendaftar AK 1 belum lengkap jadi belum masuk data base,” pungkas Iskandar. (rien)