SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Unjuk rasa kepala desa (Kades) dan perangkat desa di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/12/2012) siang tadi, yang menuntut peningkatan kesejahteraan ternyata tidak diikuti semua desa di Indonesia. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, misalnya, banyak kades dan perangkat desa tidak berangkat dan bahkan mengaku tidak tahu aksi tersebut. Bahkan para Kades di Kecamatan Babat, memilih bertamasya (nglencer) ke Bali.
“Maaf mas, sekarang lagi rekreasi ke Bali. Rombongan kades Sekecamatan (Babat),†kata Kades Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Supaat.
Informasi yang diperoleh SuaraBanyuurip, dari 462 kades dan ribuan perangkat di Lamongan yang tersebar di 27 kecamatan hanya segelintir yang berangkat turut demo ke Jakarta untuk menuntut agar rancangan Undang-undang tentang Desa segera disahkan DPR RI.
Kades Bogoharjo, Kecamatan Pucuk, Bambang Guntoro kepada SuaraBanyuurip mengatakan, tidak ikut demo ke Jakarta karena tidak dikoordinir dari pengurus asosiasi kepala desa (AKD) Kecamatan Pucuk.
“Tidak ikut demo karena tidak ada kontak dari pengurus AKD Pucuk,†kata Bambang.
Senada juga disampaikan Bambang Soepriyadi, Kades Geger, Kecamatan Turi dan Aman AS, Kades Jubel Kidul, Kecamatan Sugio. Keduanya mengaku juga tidak pemberitahuan tentang demo di Jakarta.
“Padahal tahun-tahun sebelumnya, kades di Lamongan selalu ambil bagian saat demo di Jakarta. Beberapa kali melakukan aksi demo, hampir semua kades ikut ke Jakarta,†ungkap Aman yang sudah dua periode menjabat kades.
Lucunya lagi, beberapa kades di Wilayah Kecamatan Sukodadi mengaku baru mendengar jika Jum’at ini para kades dan perangkat sedang menggelar demo besar-besaran di Jakarta saat SuaraBanyuurip mengkonfirmasi mereka.
“Iya ta para kades demo ?,†tanya Sutikno, kades Plumpang.Â
Kades Pajangan, Baidlowi dan kades Sumberaji, Suparno, juga baru mendengar ada demo. Selain tidak ikut demo semua kades tersebut mengaku juga tidak mengirimkan para perangkat desa untuk ikut demo ke jakarta.
Walaupun tidak ikut berjuang di Ibu Kota, para kades di Lamongan tetap mengharapkan apa yang diperjuangkan para kades dan perangkat membuahkan hasil.
Seperti diketahui, demonstrasi ribuan kades dan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara dan Aliansi Desa Indonesia dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia di DPR RI itu mengusung tiga tuntutan. Yakni meminta perangkat desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti sekretaris desa (Sekdes), jabatan kades yang selama ini hanya 6 tahun dirubah menjadi 8 tahun atau 10 tahun, karena atas pertimbangan kades berhubungan langsung dengan masyarakat dilapangan dan adanya dana alokasi desa.(tok)