Masyarakat Tuding Pembangunan Pabrik Gas Flare Tak Transparan

SuaraBanyuurip.comRirin W

Bojonegoro – Sosialisasi Upaya Kelola Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pembangunan pabrik gas flare yang dilakukan PT. Bojonegoro Bangkit Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menuai pro kontra dari masyarakat sekitar lokasi pabrik. Perusahaan plat merah itu dituding tertutup dalam melakukan kegiatannya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Dedy Bachtiar menilai, sikap BUMD yang tengah melakukan beberapa sosialisasi seperti pada awal pra konstruksi telah salah langkah. Sebab sosialisasi yang dilakukan selalu tertutup karena hanya mengundang orang-orang tertentu saja yang tidak memwakili kepentingan masyarakat di sekitar lokasi pabrik.

“Seharusnya ya masyarakat desa berhak ikut tahu juga,” tandasnya.

Dedy mengungkapkan, dirinya melihat banyak kepentingan didalam pembangunan pabrik gas flare ini. Terbukti orang-orang yang diundang sosialisasi adalah yang mengaku tokoh masyarakat dan menokohkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan.

“Saya sebagai anggota BPD yang resmi tidak pernah diikutsertakan jika ada pertemuan seperti ini,” tegasnya.

Baca Juga :   Perwakilan Rekind - MCL Temui Pemdes Gayam

Anehnya lagi, kata Dedy, Pemerintah Desa dalam hal ini Lurah Campurejo, Budi Utomo, sendiri tidak mempunyai ketegasan mengetahui adanya ajang mencari untung dalam pembangunan pabrik gas di wilayahnya.

“Bahkan BUMD yaitu PT BBS juga terkesan membiarkan hal itu terjadi,” ucapnya.

Menanggapi tudingan itu, Direktur Utama PT BBS, Deddy Afidick menegaskan, akan bersikap transparan dengan semua peluang usaha maupun tenaga kerja. Terlebih, untuk tenaga kerja yang tidak semuanya bisa tercukupi karena memang kebutuhannya sangat terbatas.

“Apa yang mereka minta tetap kita laksanakan, yaitu melakukan sosialisasi ditengah masyarakat luas saat perekrutan tenaga kerja, hanya itu dan untuk yang lain tidak,”tandasnya.

Menurut Deddy, yang perlu dikhawatirkan dalam pembangunan pabrik gas flare ini bukan dampak pengolahan, namun konflik sosial.

“Kita sedikit memahami keinginan masing-masing warga. Oleh karena itu kami sangat berhati-hati dalam melangkah,” tegasnya.

Untuk diketahui, PT. BBS akan memproduksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari gas flare di Lapangan migas Sukowati, Blok Tuban, pada Februari 2013 mendatang. Pembangunan Utilitas gas flare itu berkapasitas 20 MMSCFD yang berlokasi di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngampel Kecamatan Kapas.(rien)

Baca Juga :   MInta Data Kebutuhan Naker Gas Cepu

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *