SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai program kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat, agar pendistribusiannya ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima bisa tepat sasaran.
“Semua elemen masyarakat harus mengawal program ini agar tepat sasaran, dikarenakan pengalaman pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dulu menyisakan beberapa persoalan yang bisa menimbulkan konflik sosial,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wong Cilik Blora , Ateng Sutarno, kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (26/6/2013).
Dia tambahkan, persoalan yang bakal timbul seperti pemotongan besaran uang yang diterima dengan berbagai dalih. Misalnya untuk biaya administrasi desa, atau dipotong untuk diberikan kepada warga yang lainnya yang tidak masuk daftar RTS.
“Apapun alasannya itu tetap tidak bisa dibenarkan, karena itu hak sepenuhnya milik RTS,” katanya. Oleh karena itu, bila ada upaya pemotongan besaran dana yang diterima harus diwaspadai. Kalau perlu segera laporkan ke Pemkab Blora atau ke pihak berwajib.
Menurut Ateng, semua program pemerintah pusat tentunya ada nilai positif dan negatifnya. Dari segi positif bantuan yang terealisasi tepat sasaran pada yang berhak menerima sebagai pengganti BBM subsidi. Data harus benar-benar berpihak pada yang benar-benar membutuhkan, dalam hal ini mata rantai tingkat RT yang paling berperan.
“Banyak data yang tidak tepat sasaran, orang yang lebih mampu dapat BLSM, sementara yang miskin tidak di data karena suatu unsur tertentu, hal ini sering terjadi,” jelasnya.
Sedangkan segi negatifnya, lanjut Ateng, program ini tentunya memiliki kepentingan politis. Jelas menguntungkan kelompok Partai Politik yang berkuasa seolah mereka jadi pahlawan, dan dijadikan acuan untuk memikat wong cilik untuk jadi simpatisan dan mau mendukung partai mereka.
Ateng juga mengindikasikan adanya wacana hasil kenaikan BBM justru untuk bancaan para petinggi elit politik pusat. Selisih kucuran dana BLSM dengan nilai kenaikan BBM cukup signifikan untuk dikorupsi.
“Untuk yang terakhir ini kemungkinan besar terjadi, sehingga para elit politik yang memahami indikasi tersebut menolak keras kenaikan BBM,” sambung Ateng.
“Intinya BLSM lebih banyak menguntungkan kelompok elit politik tertentu daripada untuk kenpentingan bersama,” pungkas Ateng. (ali)