KNPI Blora Dukung Anggaran Perbaikan Infrastruktur Dinaikkan

SuaraBanyuurip.com - Ali Musthofa

Blora – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Blora, Jawa Tengah mendukung rencana pengalokasian anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Blora dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 lebih besar dari tahun 2013. Karena saat ini masih banyak infrastruktur di wilayah setempat yang rusak dan dibutuhkan masyarakat.

Saat ini tahapan-tahaan pembahasan R-APBD tahun 2014 sedang berjalan. Karena itu diperlukan sinergitas antara Pemkab dan DPRD Blora untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

“Itu perlu dilakukan mengingat masih banyak titik jalan dan jembatan di Blora yang butuh perhatian,” kata Ketua KNPI Blora, Siswanto kepada suarabanyuurip, Selasa (29/10/2013).

Siswanto menyebutkan, alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dalam APBD 2013 sebesar Rp133 miliar. Namun untuk tahun depan idealnya dana pembangunan ataupun perbaikan jalan dan jembatan dianggarkan Rp200 miliar.

“Tahun 2013 ini kami perkirakan hanya sepertiga ruas jalan kabupaten yang tercover. Sedangkan dua pertiga lainnya masih belum. Sehingga layak jika tahun depan dananya ditambah lagi,” ujarnya.

Baca Juga :   Praktisi Karaoke di Tuban Sambut Ramadhan

Dia mengemukakan, perbaikan ruas jalan dan jembatan di Blora ini sangat mendesak bagi masyarakat. Sebab dengan infrastruktur yang layak akan memberikan imbas besar dalam segala sendi kehidupan.

“Peningkatkan anggaran untuk rbaikan infrastruktur tiap tahunnya akan menjadi kebiasaan yang positif karena yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat hingga di wilayah pelosok desa,” katanya.

Desakan KNPI Blora itu untuk mendukung rencana Pemkab. Blora yang berencana untuk menaikkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam rapat paripurna DPRD Blora pekan lalu.

Saat itu, Kokok, panggilan akrab Bupati Blora ini  menyatakan, perbaikan yang dananya dianggarkan dalam APBD adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun DPRD.

Karena sejumlah ruas jalan penghubung antarkecamatan maupun antardesa yang awalnya rusak.‘’Kami tegaskan sekali lagi itu (perbaikan jalan dan jembatan) bukan pencitraan. Tapi adalah kewajiban dan tanggungjawab kita bersama,’’ ujarnya.

Bahkan mantan Komandan Kodim Rembang itu mengungkapkan pihaknya juga akan menambah peralatan perbaikan jalan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di setiap perwakilan atau eks Kawedanan.

Baca Juga :   PD Muhammadiyah : Selamat Atas Terpilihnya Wahono-Nurul Jadi Bupati-Wabup Bojonegoro 2024-2029

‘’Tujuannya agar perbaikan jalan yang rusak maupun pemeliharaannya bisa segera ditangani,’’ tandasnya.(Ali)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *