SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro- DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyambut positif kedatangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ), Pertamina EP Cepu (PEPC), dan Pertamina EP Asset 4, di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Kamis (7/11/2013).
Dalam pertemuan internal tersebut, membuktikan adanya niat baik untuk menjalin komunikasi antara Pemkab, DPRD dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai Inpres Nomor: 2 tahun 2012 tentang percepatan produksi migas.
“Dengan pertemuan ini ada kesepakatan planning, paling tidak ke depan bagaimana bentuk eksplorasi, dan ekploitasi migas bisa berjalan dengan baik,” tandas Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto.
Polistisi dari Partai Demokrat Bojonegoro ini menambahkan, banyak kelemahan dari masing-masing KKKS disana sini. Hal itu patut menjadi perhatian masing-masing pemangku kebijakan.
Selama ini, pihaknya merasa sering disudutkan dengan sebuah persoalan adanya Perda Bojonegoro Nomor: 23 tahun 2011 yang seakan-akan menjadi penghambat, dan dijadikan kambing hitam. Hal itu yang menjadikan pertanyaan, sehingga berharap Bupati Bojonegoro Suyoto dapat memberikan penjelasan lagi secara detail apa itu Perda Konten Lokal.
Syukur menegaskan, keberadaan Perda Konten Lokal tidak semata-mata untuk kepentingan Pemkab maupun DPRD tetapi untuk masyarakat. Bahwa disini Pemkab melindungi apa yang menjadi keinginan masyarakat.
“Kami akan berusaha menyampaikan hal itu, meskipun seringkali dipermasalahkan,” tandasnya.
Dari data yang didapat SuaraBanyuurip.com, pertemuan yang dilakukan secara internal tersebut membahas tentang pelaksanaan FDG, atau Workshop Implementasi Inpres 2 tahun 2012 (tindak lanjut deklarasi Bojonegoro).
Terpisah Bupati Bojonegoro, Suyoto, enggan memberikan konfirmasi mengenai pertemuan tersebut. “Tidak ada wawancara dengan saya,” ucapnya singkat. (rien)
