SuaraBanyuurip.com – Ali Mustofa
Blora – Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho mengaku gerah namanya dicatut  dalam proses pembebasan lahan milik warga di Kelurahan Balun dan Kelurahan Cepu. Untuk mengklarifikasi persoalaan tersebut orang nomor satu di birokasi kota sate itu menemui warga terdampak saat melakukan pertemuan di Pendopo Kelurahan Balun, Kamis (23/1/2014).
Dalam kesempatan itu, Kokok-sapaan akrab Bupati Blora, menyampaikan, bahwa dirinya mendapatkan informasi warga Balun sudah menerima harga yang ditawarkan satker PT. KAI. Namun yang justru menghalang-halangi adalah bupati yang tidak terima, sehingga pembebasan lahan menjadi berlarut-larut.
“Informasi yang berkemabang di masyarakat itu tidak benar,†tegas Kokok.
Dia menyatakan, ada yang lebih parah lagi soal informasi yang berkembang di masyarakat soal isu miring Bupati Blora.”Di Wado, malah ada informasi di masyarakat yang mengatakan bahwa double track itu proyeknya bupati, maka warga harus merelakan tanahnya untuk dibangun double track,” ujar Kokok, mengungkapkan.
Pada pertemuan itu, Kokok mempertanyakan langsung kepada masyarakat Balun dan oleh warga dikatakan kabar  tersebut tidak benar.
Kokok menilai, harga tanah di Blora sangat murah,sehingga perlu diperjuangkan agar harganya sesuai harapan.”Masak tanah di Cepu Kidul dan Balun itu  lebih murah dari Kapuan, dan bahkan  lebih murah separo dari dengok, di Kecamatan Padangan, Bojonegoro,” tuturnya.
Kokok menegaskan, kepada masyarakat terdampak proyek doubel track jika sampai saat ini masih keberatan soal penentuan harga,â€Oleh karena itu saya akan berusaha mewujudkan agar harga tanah warga bisa lebih tinggi,” katanya.
Dia berjanji, dalam mediasi yang keempat yang akan digelar dalam waktu dekat dirinya akan bertemu satker untuk mengetahui berapa sebetulnya kemampuan PT. KAI dalam membeli tanah warga. “Yang pasti masyarakat saya jangan sampai dirugikan,” tandas dia.
Kokok juga menyadari kalau hingga kini masyarakat belum bisa menerima taksiran harga sebesar Rp. 500 ribu.” Masalah tanah, njenengan ndak mau juga ndak salah, karena harganya memang belum wajar. Masak di Cepu dan Balun harganya lebih murah dari Kapuan dan Dengok,” tukas Kokok. Â
Dalam pertemuan itu beberapa warga menyayangkan ada orang yang mengaku dari lembaga anti korupsi yang mendatangi rumah warga terdampak dengan cara mengintimidasi. “Posisi saya berada ditengah-tengah. Kalau ada masalah dirembug dengan pak lurah, pak camat dan sama saya,” pungkas Kokok.(ali)