Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Semua Stakeholder

SuaraBanyuurip.comAli Musthofa

Blora – Seluruh lembaga maupun komponen masyarakat diminta untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Himbuan itu disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) saat sosialisasi pengawasan pemilu di Rumah Makan Mr. Green, Jepon, Blora, Jawa Tengah, Sabtu,(29/3/2014).

Perwakilan DKPP RI, Nur Hidayat Sardini, mengatakan, tujuan terselenggaranya pemilu adalah semua pihak memahami bagaimana tugas-tugasnya, antisipasi-antisipasi peristiwa yang tidak diinginkan dan kode etiknya.  Dia memaparkan beberapa titik rawan pemasangan APK yang melanggar sesuai tertuang dalam  Undang-undang No 15 tahun 2011.

”Penyelenggara pemilu itu harus mempunyai integritas. Jadi keberhasilan pemilu bisa menjadi target yang harus dibuktikan dengan penyelenggaraan yang aman dan tanpa halangan berarti,”tegasnya.

Bilamana ditemukan kecurangan atau pelanggaran pemilu, kata Nur Hidayat, penyelenggara pemilu  mempunyai kewenangan memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangan.

Hadir pula dalam kesempatan itu, enam belas Kapolsek, Camat, Panwas Kecamatan di Blora, Dinas Kesbanglinmas, Dinas Satpol PP dengan narasumber Sutikno Slamet, Plt. Sekda Blora, Ketua Panwaslu Kabupaten Wahono, KPU Kabupaten Moh Arifin, dan jajaran KPU serta Panwas yang lainnya.

Baca Juga :   Sebut Penanganan Dugaan Korupsi APBDes Drokilo Belum Jelas Akibatkan Keresahan

Ketua Panwaskab Blora, Wahono, menyampaikan, selama ini panwaskab sudah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai 21.000 buah, namun dalam pendataan terkahir  muncul kembali pemasangan APK melanggar sekira  9.600 APK.

“Kita semua sudah bekerja keras untuk menertibkan semuanya yang melanggar bekerja sama dengan Satpol PP. Meskipun kami berharap kesadaran dari peserta pemilu untuk tidak melanggar lokasi pemasangan. Dan membersihkan sendiri APK yang melanggar,” kata Wahono.

Terkait pemahaman seputar pelaksanaan pemilu tahun ini, Wahono juga meminta kepada KPU Blora untuk melakukan croscek lapangan, khususnya bagi masyarakat kaum samin.”Apakah mereka sudah memahami pemilu atau belum,” tandasnya.

Sementara itu, Sutikno Slamet menekankan pentingnya pendidikan bagi pemilih. Dikarenakan keberhasilan pemilu bisa dilihat dari tolak ukur kedatangan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan pilihan politiknya.”Sosialisasi perlu terus digalakkan,” ujarnya.

Sutikno juga memperingatkan agar panitia  harus lebih bekerja lebih ekstra.”Dikarenakan berdasar pengalaman pemilu sebelumnyan, tingkat kehadiran pemilih itu masih minim,” ungkapnya.

Dia katakan, salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran pemilih dikarenakan pemahaman-pemahaman masyarakat yang kurang terkait manfaat pemilu. (ali)

Baca Juga :   Raperda Konten Lokal Blora Akan Disahkan

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *