SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Sektor minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro telah menjadikan produk demostik regional bruto (PDRB) di daerah setempat meningkat signifikan bahkan tertinggi di Jawa Timur.
“Sejak tahun 2007 sampai dengan 2011, PDRB Bojonegoro tertinggi di Jawa Timur dengan angka 9,20 dibawah Sulawesi Tenggara yang menyentuh angka 10,4. Itu dipengarhui oleh sektor migas,†kata Senior Economic World Bank, Dan Patisarani saat menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di lantai II Ruang Angling Dharma, Jum’at (30/5/2014).
Selain sektor migas, lanjut Dan, sektor bidang pertanian menyumbang 28 persen dari total PDRB. Sedangkan restaurant dan hotel menyumbang 20 persen. Menurut dia, secara umum laju pertumumbuhan dan pembangunan Bojonegoro mengalami trend yang positif di wilayah Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai dengan 2011.
“Bojonegoro menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang menggembirakan meski beberapa hal masih dibawah Jawa Timur,†tegas dia.
Dan menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada tahun 2011 berada dalam angka 68,4 di bawah Jawa Timur yang mencapai angka 71,4. Demikian juga untuk angka kemiskinan terlihat bahwa laju pengurangan jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan hingga mencapai 4,48 dibandingkan Jawa Timur yang beradadiangka 4,32.
“Kunjungan kerja kami ke Bojonegoro ini untuk bekerjasama dengan Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Karena banyak peluang dan potensi yang bisa dikembangkan,†tandas Dan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto ketika dikonfirmasi awak media seusai acara menjelaskan, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerjanya ke World Bank beberapa waktu lalu. Menurut Suyoto, World Bank bukanlah mengelola uang, namun perencanaan pembangunan dunia. Pejabat di World Bank adalah staf ahliyang membantu negara-negara melakukan pembangunan dengan baik dan benar.
“Saya mengundang mereka kesini untuk memastikan apa yang sedang kita kerjakan ini benar atau tidak. Kemudian implementasi yang kita laksanakan efektif ataukah tidak, lalu apakah yang kita rencanakan bisa berjalan secara efisien dan tepat,†sambung Suyoto, menerangkan.
Suyoto mencontohkan, untuk meningkatkan lama belajar dari 8,5 tahun menjadi 11 tahun ini diperlukan skenario untuk mencapai target tersebut. Sehingga peran World Bank untuk membantu memotret kemudian membantu action plan, perencanaan hingga pemantauannya sangat diperlukan oleh Bojonegoro.
“Kerjasama dengan world bank nantinya meliputi seluruh aspek yang ada dan akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan mekanisme Repeat Assesment Action Plan atau RAAP,†tegas Suyoto.
RAAP itu, lanjut Suyoto, untuk memperbaiki management pelayanan publik tanpa harus mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku  atau dalam implementasi RAAP tidak membutuhkan peraturan perundang undangan dan bisa dilaksanakan dengan cepat. Dengan RAAP akan didapatkan tata kelola keuangan daerah dengan lebih tepat.
“Yang lebih penting adalah rendah biaya atau tidak membutuhkan anggaran yang tinggi,†pungkas Ketua DPW PAN Jatim itu.(suko)